Kementerian Sosial Salurkan Bantuan Jaminan Hidup untuk Korban Banjir dan Longsor di Padangsidimpuan
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengkritik mantan rekannya sesama kader PDIP, Effendi Simbolon, yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam perkara Harun Masiku.
Menurut Andreas, Effendi tidak memiliki legitimasi untuk meminta Megawati turun dari jabatan Ketua Umum yang sudah didudukinya sejak tahun 1999. “Emang Effendi itu siapa?” ujar Andreas saat dihubungi pada Rabu (8/1/2025). Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini menilai pernyataan Effendi Simbolon hanya sebagai upaya mencari panggung politik. “Enggak ada maknanya, cuma cari panggung,” katanya.
Sebelumnya, Effendi Simbolon, yang sudah diberhentikan dari PDIP, menyatakan bahwa Megawati sebagai Ketua Umum harus bertanggung jawab atas perkara hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto. “Harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ujarnya.
Effendi menambahkan, langkah mundur Megawati akan menjadi bentuk tanggung jawab moral terkait kasus tersebut. “Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan ini hukum,” katanya.
Menurutnya, sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total di jajaran kepemimpinan, termasuk posisi Ketua Umum. “Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level Sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini,” tegas Effendi.
Sebagai mantan kader PDIP, Effendi menyatakan keprihatinannya dengan kondisi partai berlambang banteng moncong putih itu. Menurutnya, kasus yang menimpa Hasto merupakan petaka besar bagi PDIP, terlebih karena melibatkan pejabat dengan posisi tinggi. “Ya, itu kan dengan sendirinya, turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya, belum pernah ada setinggi ini posisinya,” tambah Effendi.
(christie)
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai menggelar Gebyar Safari Ramadhan di Masjid Agung
NASIONAL