DPR Minta Pemerintah Siapkan Skema APBN Hadapi Lonjakan Harga Minyak Dunia
JAKARTA Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar
EKONOMI
JAKARTA – Sulitnya mengurai benang kusut kasus mega skandal korupsi keuangan negara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai kasus korupsi terbesar sejak RI merdeka membuat Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) turun ke jalan menyuarakan kebenaran.
Lewat grup music The HMS Band, grup band yang digawangi Hardjuno Wiwoho, Bona Paputungan dan Digo Dz ini terus ‘berdakwah’ memerangi korupsi yang merupakan musuh besar seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, music menjadi sarana kampanye yang efektif untuk menyadarkan masyarakat tentang bahayanya BLBI Gate ini.
Tujuannya agar generasi anak cucu bangsa ini jangan sampai menjadi pewaris hutang abadi “HMS Center terus melakukan sosialisasi terkait masalah BLBI ke generasi muda agar mereka sadar akan bahayanya jerat utang yang menggunung ini,” ujar Hardjuno yang juga Ketua Umum HMS Center disela-sela acara Pentas Live Music Car Free Day di Jakarta, Minggu (2/7).
Untuk itu, Hardjuno kembali mengajak seluruh rakyat Indonesia melawan kejahatan para obligor ini. Jangan biarkan mereka yang maling uang negara tidur nyenyak.
“Mereka sudah kaya raya. Karenanya, usut tuntas, penjarakan dan miskinkan mereka,” terangnya.
Hardjuno melihat korupsi di Indonesia sudah sangat parah. Perilaku korupsi ini sudah merajalela serta merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk itu, Hardjuno kembali menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia harus bangkit berdiri melawan prilaku koruptif ini.
“Jangan sampai kita abai. Korupsi ini penyakit akut yang bisa menggerogoti segala sendi kehidupan,” terangnya.
Lewat salah satu hits andalannya ‘BLBI Gate’, Hardjuno kembali mendesak pemerintah untuk menuntaskan BLBI Gate yang merupakan skandal korupsi keuangan terbesar di Indonesia ini. Pasalnya, BLBI Gate menjadi sumber bencana bagi keuangan Negara Indonesia saat ini.
“Kami tidak akan berhenti memerangi korupsi di Indonesia agar kejahatan korupsi lenyap dari negeri ini. Memang ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi komitmen perjuangan melawan koruptor ini harus terus menyala,” ujarnya.
Lirik lagu BLBI Gate ini merupakan kritik sosial melihat maraknya korupsi di Indonesia yang mulai meresahkan masyarakat.
“Karenanya, kami berharap lirik lagu ini membangkitkan semangat masyarakat melawan korupsi,” tegasnya.
Harapannya, sambung dia, pemerintah tergugah sehingga membuat kebijakan yang pro rakyat. Selama ini, banyak kebijakan pemerintah yang terkesan menindas rakyat dan pro pengusaha kakap.
“Melalui lirik lagu, kita ingin melawan kezholiman pemerintah atas rakyatnya,” jelasnya.
HMS Center kata Hardjuno mengingatkan masyarakat agar peduli dengan warisan utang abadi yang menjerat bangsa Indonesia ini. Apalagi, utang ini dibayar dari uang pajak yang disetor dengan nggos-ngosan oleh rakyat dari seluruh Indonesia
“Dan kelak, utang abadi ini dibayar anak cucu kita yang menjadi pemilik negeri ini di kemudiaan hari. Jadi, jika tidak diwaspadai bukan mustahil bisa menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa dan Negara kita,” tegasnya.
Pendiri The HMS Band, Sasmito Hadinegoro mengatakan karya seni ini merupakan bentuk perjuangan membela rakyat serta untuk mendidik dan mencerdaskan masyarakat.
“Semoga warisan ini mampu membangkitkan generasi muda untuk ikut melawan penindasan dan korupsi, sehingga membebaskan negeri dari jerat hutang abadi. Masa depan bangsa ini akan berat jika tidak dilakukan koreksi total terhadap BLBI Gate dan Century Gate serta kebijakan Tata Kelola Keuangan Negara yang patut diduga melanggar Amanah UU No 17 tahun 2003 yang harus Transparan dan Akuntable,” tutupnya.
“Kalau rakyat ingin sejahtera, pemimpinnya harus betul-betul menyadari bahwa rakyat itu punya uang. Tidak cukup dengan blusukan. Rakyat selalu membayar pajak, sehingga uang itulah yang harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan mereka. Jangan kemudian, uang itu justru digunakan untuk membayar bunga akibat kasus BLBI,” ujar Sasmito.
(ZAENAL)
JAKARTA Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat ke level Rp16.863 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa, 10 Ma
EKONOMI
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia dapat digelar secara langsung maupu
POLITIK
PEKANBARU Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara Gubernur Riau nonaktif Abdul
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Dr. Harli Siregar, bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Ridwan Sujana,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pakar hukum tata negara, Selasa (10/3/2026), untuk
POLITIK
JAKARTA Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai setelah Bupati Rejang Le
POLITIK
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 51 notar
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasi
NASIONAL
SAMOSIR Yayasan Pusuk Buhit secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepanitiaan Gerakan Menanam Sejuta Pohon dan Tebar Sejuta Bibi
NASIONAL