Mengenang Gus Dur Bapak Tionghoa, Yang Hapus Larangan Imlek, Buka Jalan Perayaan Bebas bagi Etnis Tionghoa di Indonesia

BITVONLINE.COM  -Tahun Baru Imlek yang dirayakan meriah oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia, tak lepas dari peran besar Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4, Gus Dur berperan penting dalam menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, dan salah satunya adalah mengizinkan kembali perayaan Imlek yang sempat dilarang pada masa Orde Baru.

Sebelum kepemimpinan Gus Dur, etnis Tionghoa di Indonesia mengalami diskriminasi yang sangat keras. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, perayaan Imlek dilarang dan agama Konghucu tidak diakui secara resmi. Hal ini tercermin dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang perayaan Imlek di depan publik serta Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 285 Tahun 1978 yang melarang peredaran barang dengan huruf atau bahasa China.

Namun, sejak Gus Dur menjabat sebagai Presiden pada tahun 1999, langkah-langkah besar diambil untuk memperbaiki kondisi tersebut. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres No 14 Tahun 1967, yang memungkinkan masyarakat Tionghoa untuk merayakan Imlek secara bebas dan terbuka. Keputusan ini juga memberikan kebebasan bagi etnis Tionghoa untuk menganut agama Konghucu, menggunakan bahasa Mandarin, serta menghapus larangan terhadap aksara Mandarin.

Pada 2001, Keputusan Menteri Agama No 13 Tahun 2001 menetapkan Imlek sebagai Hari Libur Nasional Fakultatif, yang kemudian disusul dengan Keppres No 19 Tahun 2022 yang menjadikan Imlek sebagai Hari Libur Nasional. Langkah ini menjadi simbol perjuangan Gus Dur dalam membangun Indonesia yang pluralis dan menghargai keberagaman budaya serta agama.

Dengan peran besarnya tersebut, Gus Dur dikenang sebagai Bapak Tionghoa Indonesia yang berhasil membuka kembali pintu perayaan Imlek di Tanah Air, menjadikannya sebagai momen yang penuh suka cita dan kebersamaan untuk seluruh masyarakat Indonesia. (DTK)

(N/014)