KIP Nyatakan Sebagian Dokumen Studi Jokowi di UGM Terbuka untuk Publik
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi publik yang diajukan aliansi Bongkar Ijazah Joko
POLITIK
Batu Bara – Kalangan pengusaha kecil dan menengah serta warga di Kabupaten Batu Bara , Kecamatan Talawi dan sekitarnya mengeluhkan dampak pemadaman aliran listrik PT PLN yang merugikan pengelolaan usaha yang menggunakan listrik.
Menurut beberapa kalangan pengusaha di Kecamatan Talawi nyaris 3 kali sehari terjadi pemadaman aliran listrik PLN di area Kecamatan Talawi membuat beberapa pemilik usaha yang menggunakan aliran listrik harus tutup lantaran adanya pemadaman listrik.
Pemadaman aliran listrik di Kecamatan Talawi terjadi dalam waktu lama,tidak sesuai dengan surat edaran yang di layang kan ULP Tanjung Tiram kamis 12/januari /2023 waktu 08:00 s/d 16:00 Daerah padam simpang sianam, Dahari Indah, Dahari selebar, Mesjid Lama, Pangkalan, Indra Yaman, Simpang Empat, Bogak Sebrang, Manunggal dan sekitarnya.
Tapi nyatanya yang dirasakan masyarakat yaitu minimnya pemberitahuan akan adanya pemadaman, para pengusaha kecil juga merasakan hidupnya lampu pada pukul 18:00 wib yang notabennya hidup 16:00 , masyarakat menduga pihak ULP PLN Tanjung Tiram tidak profesional dalam bekerja yang membuat sebagian masyarakat kecewa.
Salah satu pengusaha kecil yang tidak mau disebut namanya mengatakan “Kecewa kali saya bang, bisa dikatakan satu hari mati lampu yang membuat usaha saya tidak bisa berproduksi dikarenakan mati lampu ini bang”. Ucap pengusaha.
“Yang aneh nya kami tidak mengetahui akan adanya pemadaman di daerah kami, biasanya kan ada selebaran pemberitahuan oleh pihak terkait akan adanya pemadaman”. Tutup pengusaha tersebut.
Untuk melindungi konsumen ketenagalistrikan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan regulasi mengenai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP).
Sesuai Permen EDSM Nomor 27/2017 jo Permen ESDM Nomor 18/2019, besaran TMP wajib diumumkan. Peraturan Menteri juga mengatur kewajiban kompensasi untuk indikator tertentu. Hendra menyampaikan ada 13 indikator TMP. Dari 13 indikator tersebut, ada 6 indikator yang wajib memberikan kompensasi jika kewajibannya tidak terpenuhi.
“Ada enam indikator kompensasi TMP, yakni lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan sambungan baru Tegangan Rendah, kecepatan pelayanan perubahan daya Tegangan Rendah, kesalahan pembacaan kWh meter, dan waktu koreksi kesalahan rekening,” lanjut Hendra. Perhitungan besaran kompensasi TMP adalah berupa pengurangan tagihan listrik sebesar 35% dari biaya beban/rekening minimum untuk pelanggan yang dikenakan tariff adjusment (nonsubsidi) dan 20% dari biaya beban/rekening minimum untuk pelanggan tarif subsidi.
(RED)
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi publik yang diajukan aliansi Bongkar Ijazah Joko
POLITIK
MEDAN Warga di kawasan Gang Seroja, Jalan Panglima Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan tidak akan menggunakan gajinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat
NASIONAL
JAKARTA Peneliti Pusat Riset Antariksa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, memprediksi Hari Raya Idul Fitr
NASIONAL
MEDAN Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, mengundurkan diri dari jabatannya setelah
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Sebuah tragedi menimpa pasangan suami istri di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Arifin Siregar
PERISTIWA
BINJAI Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP, menerima jajaran bagian hukum Pemko Binjai yang melaporkan perkembangan advokasi huku
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Polres Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan penertiban senjata api (senpi) genggam inventaris, Senin (9/3/2026). Kegiat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengajuan 10 calon anggota dewan komisio
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seharusnya menjadi opsi paling akhi
EKONOMI