Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, diduga memiliki peran yang mirip dengan kader PDI Perjuangan (PDIP) dan advokat Donny Tri Istiqomah dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, mantan caleg PDIP. Meskipun begitu, status Yasonna Laoly saat ini masih sebagai saksi, berbeda dengan Donny Tri Istiqomah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Setyo Budiyanto, Ketua KPK, menjelaskan bahwa segala keputusan terkait kasus ini akan ditentukan oleh penyidik. “Ya, segala sesuatunya kan penyidik yang nanti menentukan apakah cukup sebagai saksi,” kata Setyo di gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/1). Menurut Setyo, jika ada perkembangan dalam perkara ini, status Yasonna bisa berubah, namun saat ini posisinya masih sebagai saksi.
Yasonna yang juga merupakan Ketua DPP PDIP menjelaskan bahwa dirinya diperiksa oleh KPK terkait dengan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang diajukan oleh PDIP untuk memastikan aturan mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI. Meskipun diperiksa, Yasonna menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam tindakan korupsi yang menyeret nama Harun Masiku.
Selain itu, Yasonna Laoly juga telah dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan, sebagai bagian dari proses penyidikan. Sementara itu, KPK telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap PAW DPR RI yang melibatkan Harun Masiku, serta orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ini terus berkembang, dan semua pihak yang terlibat akan melalui pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap peran mereka dalam skandal suap ini.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN