Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA -Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, diduga memiliki peran yang mirip dengan kader PDI Perjuangan (PDIP) dan advokat Donny Tri Istiqomah dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, mantan caleg PDIP. Meskipun begitu, status Yasonna Laoly saat ini masih sebagai saksi, berbeda dengan Donny Tri Istiqomah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Setyo Budiyanto, Ketua KPK, menjelaskan bahwa segala keputusan terkait kasus ini akan ditentukan oleh penyidik. “Ya, segala sesuatunya kan penyidik yang nanti menentukan apakah cukup sebagai saksi,” kata Setyo di gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/1). Menurut Setyo, jika ada perkembangan dalam perkara ini, status Yasonna bisa berubah, namun saat ini posisinya masih sebagai saksi.
Yasonna yang juga merupakan Ketua DPP PDIP menjelaskan bahwa dirinya diperiksa oleh KPK terkait dengan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang diajukan oleh PDIP untuk memastikan aturan mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI. Meskipun diperiksa, Yasonna menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam tindakan korupsi yang menyeret nama Harun Masiku.
Selain itu, Yasonna Laoly juga telah dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan, sebagai bagian dari proses penyidikan. Sementara itu, KPK telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap PAW DPR RI yang melibatkan Harun Masiku, serta orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ini terus berkembang, dan semua pihak yang terlibat akan melalui pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap peran mereka dalam skandal suap ini.
(N/014)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI