"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum, akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," ujar Djoko.
Masyarakat Transportasi Indonesia juga menekankan pentingnya membatasi pengawalan pejabat negara, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi Presiden dan Wakil Presiden. MTI menilai angkutan umum di Jakarta sudah memiliki layanan yang memadai dan setara dengan kota-kota besar dunia.
Baca Juga:(DC/CHRISTIE)
Baca Juga:
DENPASAR Polresta Denpasar menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan penelitian sistem Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP) dan supervis
Nasional
BANGLI Dalam rangka memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja di jajaran kepolisian, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.I.K.
Nasional
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan pandangannya terkait fenom
Nasional
MEDAN Tim Nasional Indonesia U17 secara resmi mengumumkan daftar 30 pemain yang akan berlaga dalam ajang Piala Kemerdekaan 2025, yang d
Olahraga
JAKARTA Dewan Pers menyatakan akan menertibkan media massa yang menggunakan nama atau singkatan yang menyerupai lembaga negara tanpa afi
Nasional
BALI Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap dua petugas Imigrasi d
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyampaikan bahwa sumur minyak milik masyarakat yang selama ini beroperasi secar
Ekonomi
SIBOLGA Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke80 yang jatuh pada 17 Agustus 2025 mendatang, Polr
Nasional
BANDA ACEH Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Aceh diamankan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri karena diduga te
Hukum dan Kriminal
SLEMAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman memutuskan tidak melanjutkan perkara gugatan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Pres
Hukum dan Kriminal
