SUMUT -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) resmi menetapkan pasangan Bobby Nasution-Surya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut terpilih hasil Pilgub Sumut 2024. Menanggapi hal ini, rivalnya, Edy Rahmayadi, menyampaikan ucapan selamat dan berharap pasangan terpilih dapat menjadi pemimpin yang amanah dan bijaksana.
"Saya sangat menghormati putusan MK sebagai pilar hukum konstitusi di negara kita. Semoga menjadi pemimpin yang amanah dan bijaksana," kata Edy Rahmayadi, Kamis (6/2/2025).
Mantan Pangkostrad itu juga menegaskan bahwa kabar yang beredar mengenai rencana langkah hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah tidak benar. Edy menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah final dan mengikat, sehingga tidak ada lagi tindakan hukum yang akan diambil.
"Tidak ada (langkah hukum PTUN), kita hormati putusan MK, sudah final dan mengikat," ujar Edy, yang menutup pembicaraannya dengan pernyataan tersebut.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Jakarta, pada Rab
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kritikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai bahwa menyimpan Angg
Pemerintahan
BANJARSARI Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menemui Presiden RI ke7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Sumber, Ban
Politik
MEDAN Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Sugiat Santoso, memberikan apresiasi terhadap langkah Kejaksaan Tinggi (Kejat
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyoroti dugaan sumber air kemasan merek Aqua yang berasal dari sumur bor, bukan d
Peristiwa
JAKARTA Harga beras premium di tingkat konsumen masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) nasional pada Jumat (24/10/2025), seme
Ekonomi
TANGERANG SELATAN Musyawarah Kota (Mukota) IV Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Tangsel hari ini diguncang skandal serius setelah muncul
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Isk
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi II DPR RI menyoroti fenomena mengendapnya dana daerah senilai Rp234 triliun di bank.adsense Anggota Komisi II, Muhammad
Ekonomi
