KSP Dudung Tegaskan Siap “Babat” Praktik Tak Benar di Program MBG dan Sekolah Rakyat Prabowo
JAKARTA Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan pihaknya siap menindak tegas atau membabat setiap temuan praktik
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti dinamika partai politik yang terlibat dalam kasus hukum saat menghadiri diskusi refleksi akhir tahun 2024 dan outlook 2025 di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12). Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengakui bahwa Partai Golkar pernah terseret dalam kasus hukum, namun ia menegaskan bahwa hal tersebut menjadi evaluasi untuk partainya.
“Dalam aspek hukum, Partai Golkar dalam beberapa fase dan partai-partai yang lain saya yakin juga pernah mengalami proses hukum,” kata Bahlil.
Meski tidak merujuk pada tokoh atau kasus hukum tertentu, Bahlil memberikan pesan kepada siapa saja yang terjerat kasus hukum untuk menghargai proses yang sedang berlangsung secara profesional tanpa saling menyalahkan. “Karena itu kita sangat harus menghargai secara baik. Kita serahkan kepada aparat pendidikan hukum untuk melakukan secara profesional,” ujar Bahlil.
Pernyataan Bahlil ini menjadi menarik mengingat saat ini Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tengah terjerat kasus hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun begitu, Bahlil menegaskan bahwa ungkapan tersebut tidak ditujukan untuk kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto, dan ia tidak ingin berkomentar lebih lanjut mengenai hal itu.
Bahlil juga menyebutkan bahwa Partai Golkar sendiri tidak luput dari kasus hukum yang melibatkan kadernya. Salah satunya adalah kasus pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan oleh calon Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. “Teman-teman kan tahu Partai Golkar juga ada kadernya yang kena, mohon maaf ya kami prihatin kami sayang. Kami punya Ketua Golkar di Bengkulu surveinya itu tinggi tapi kemudian terjadi musibah,” katanya.
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar tetap menghormati proses hukum yang berlaku. “Tapi apa boleh buat? Ini persoalan hukum ya kami hargai proses itu, menghormati,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa partainya tidak menyalahkan siapa-siapa atas kejadian tersebut. “Apa Partai Golkar membawa-bawa siapa, menyalahkan siapa? Kan enggak. Jadi kita berpartai ini juga harus fair, jangan sakitnya di kepala, garuknya di perut,” pungkas Bahlil.
(N/014)
JAKARTA Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan pihaknya siap menindak tegas atau membabat setiap temuan praktik
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 yang akan digelar
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan perkembangan terkini terkait penyanderaan empat warga negara Indonesia (WNI) ol
INTERNASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh memusnahkan ladang ganja seluas sekitar 20 hektare yang tersebar di beberapa titik di kawasan Lampanah, Kabupaten
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perdagangan Budi Santoso resmi menerbitkan aturan baru terkait pengendalian impor sejumlah komoditas pertanian dan peter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memberikan apresiasi atas prestasi tim panjat tebing Indonesia di ajang Asian
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil tiga pimpinan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam kasus dugaan ko
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tiga orang yang diduga warga negara Indonesia (WNI) ditangkap aparat keamanan Arab Saudi di Kota Makkah pada Selasa (28/4/2026).
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan aturan baru terkait tata kelola anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui
EKONOMI
JAKARTA Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus kembali memicu perdebatan soal prinsip kesetaraan hukum di Indo
NASIONAL