JAKARTA -Sejumlah pegawai honorer Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang tergabung dalam Ikatan Pegawai LPSK menyampaikan keluhan terkait kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan anggaran dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Aspirasi tersebut disampaikan langsung di lobi Kantor LPSK, Jakarta Timur, pada Senin (10/2/2025).
Ketua Ikatan Pegawai LPSK, Tomy Permana, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi pengurangan pegawai honorer LPSK yang diperkirakan mencapai sekitar 60 orang. "Efisiensi anggaran yang dibalut dengan pemotongan ini tentunya berdampak pada layanan perlindungan saksi dan korban yang diberikan oleh LPSK," jelas Tomy dalam pertemuan tersebut. Selain itu, Tomy juga mengusulkan kebijakan "work from anywhere" (WFA) sebagai solusi untuk menghemat anggaran sekitar Rp 1,1 miliar per tahun, dengan memanfaatkan fasilitas kantor yang lebih efisien.
Baca Juga:
Salah satu staf di Biro Penerimaan Penelaahan, Yogi, turut menyuarakan hal yang sama, meminta pimpinan LPSK untuk segera menentukan kebijakan yang tepat agar layanan perlindungan saksi dan korban tidak terhambat akibat pemotongan anggaran. "Kami khawatir jika pemotongan anggaran ini menyebabkan terhambatnya hak-hak saksi dan korban," ungkap Yogi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua LPSK, Brigjen Pol (Purn) Achmadi, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran memang perlu dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintah. Namun, Achmadi menegaskan bahwa meski ada pemotongan anggaran, hak-hak saksi dan korban tetap menjadi prioritas utama. "Efisiensi itu penting, tetapi kita tetap harus memastikan hak-hak saksi dan korban tetap terpenuhi," ujarnya.
Baca Juga:
LPSK juga berupaya untuk mempertahankan layanan perlindungan dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran. Achmadi menjamin bahwa perlindungan saksi dan korban akan tetap berjalan meskipun ada pemangkasan anggaran yang cukup signifikan, yakni sekitar 62 persen dari pagu anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp 229 miliar.
Kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 yang memerintahkan pemotongan anggaran kementerian dan lembaga hingga mencapai Rp 360 triliun. Dalam hal ini, LPSK terdampak dengan pemotongan sekitar Rp 142 miliar dari anggaran yang sebelumnya dialokasikan.
(kp/n14)
PADANGSIDIMPUAN Kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023 di Kota Padangsidimpuan kembali memicu gelomban
Hukum dan Kriminal
ASKonflik bersenjata antara Iran dan Israel yang berlangsung selama 12 hari resmi berakhir setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kes
Internasional
JAKARTA Jagat media sosial dihebohkan oleh aksi sepasang remaja yang bermesraan secara berlebihan di dalam Kereta Rel Listrik (KRL) hingga
Nasional
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Frak
Pemerintahan
bitvonline.comHarga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Kamis (26/6/2025). Emas ukuran
Ekonomi
bitvonline.com Nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis pada awal perdagangan Kamis (26/6/2025). Mengacu data Refinitiv, rupiah tercatat turu
Ekonomi
SEMARANG Sebanyak 2.047 tenaga kesehatan (nakes) di Kota Semarang, Jawa Tengah, dilaporkan belum menerima insentif atas keterlibatan merek
Pemerintahan
BANDA ACEH Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh melakukan kunjungan lapangan ke lokasi eks Terminal Keudah yang terle
Pemerintahan
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku kembali melaksanakan razia rutin sebagai bagian dari deteksi dini terhadap
Nasional
LOMBOK Badan SAR Nasional (Basarnas) mendapat kritik tajam dari warganet Brasil setelah proses evakuasi pendaki asal Brasil, Juliana Marins
Peristiwa
