Pegawai LPSK Keluhkan Pemotongan Anggaran

JAKARTA -Sejumlah pegawai honorer Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang tergabung dalam Ikatan Pegawai LPSK menyampaikan keluhan terkait kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan anggaran dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Aspirasi tersebut disampaikan langsung di lobi Kantor LPSK, Jakarta Timur, pada Senin (10/2/2025).

Ketua Ikatan Pegawai LPSK, Tomy Permana, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi pengurangan pegawai honorer LPSK yang diperkirakan mencapai sekitar 60 orang. "Efisiensi anggaran yang dibalut dengan pemotongan ini tentunya berdampak pada layanan perlindungan saksi dan korban yang diberikan oleh LPSK," jelas Tomy dalam pertemuan tersebut. Selain itu, Tomy juga mengusulkan kebijakan "work from anywhere" (WFA) sebagai solusi untuk menghemat anggaran sekitar Rp 1,1 miliar per tahun, dengan memanfaatkan fasilitas kantor yang lebih efisien.

Salah satu staf di Biro Penerimaan Penelaahan, Yogi, turut menyuarakan hal yang sama, meminta pimpinan LPSK untuk segera menentukan kebijakan yang tepat agar layanan perlindungan saksi dan korban tidak terhambat akibat pemotongan anggaran. "Kami khawatir jika pemotongan anggaran ini menyebabkan terhambatnya hak-hak saksi dan korban," ungkap Yogi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua LPSK, Brigjen Pol (Purn) Achmadi, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran memang perlu dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintah. Namun, Achmadi menegaskan bahwa meski ada pemotongan anggaran, hak-hak saksi dan korban tetap menjadi prioritas utama. "Efisiensi itu penting, tetapi kita tetap harus memastikan hak-hak saksi dan korban tetap terpenuhi," ujarnya.

LPSK juga berupaya untuk mempertahankan layanan perlindungan dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran. Achmadi menjamin bahwa perlindungan saksi dan korban akan tetap berjalan meskipun ada pemangkasan anggaran yang cukup signifikan, yakni sekitar 62 persen dari pagu anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp 229 miliar.

Kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 yang memerintahkan pemotongan anggaran kementerian dan lembaga hingga mencapai Rp 360 triliun. Dalam hal ini, LPSK terdampak dengan pemotongan sekitar Rp 142 miliar dari anggaran yang sebelumnya dialokasikan.

(kp/n14)