Hotman Paris Dilaporkan PWI, Polda Metro Mulai Selidiki Dugaan Penghinaan Profesi Wartawan
JAKARTA Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan yang diajukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap pengacara Hotman Paris Hutap
NASIONAL
JAKARTA -Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat penetapan awal Bulan Ramadan 1446 Hijriah pada Jumat, 28 Februari 2025. Sidang ini bertujuan untuk menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia.
Dalam keterangan resminya, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menyebutkan bahwa sidang isbat akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kemenag, Jakarta Pusat. Sidang tersebut akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta ahli falak. Tak ketinggalan, perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung juga akan hadir dalam sidang tersebut.
"Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak untuk memastikan keputusan yang transparan dan dapat diterima oleh masyarakat," ujar Abu Rokhmad pada Senin (10/2/2025).
Sidang isbat ini terdiri dari tiga rangkaian utama. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.
Masyarakat Indonesia diimbau untuk menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman dari pemerintah terkait awal Ramadan 1446 H. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah menjadi landasan bagi penetapan ini.
"Kami berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama dan penuh berkah," tambah Abu Rokhmad.
Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) Kemenag, Arsad Hidayat, memberikan penjelasan tentang data hisab terkait awal Ramadan 1446 H. Menurutnya, ijtimak akan terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB. Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk antara 3° 5,91' hingga 4° 40,96', dengan sudut elongasi antara 4° 47,03' hingga 6° 24,14'.
"Secara astronomi, dengan kriteria ini, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat," jelas Arsad.
Proses pemantauan hilal atau rukyatul hilal akan dilakukan di berbagai titik di Indonesia. Kemenag bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag di daerah-daerah untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil hisab dan rukyatul hilal tersebut nantinya akan dipaparkan pada sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama.
(kp/n14)
JAKARTA Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan yang diajukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap pengacara Hotman Paris Hutap
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalami penyesuaian signifikan seiring l
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyoroti perubahan spesifikasi teknis dalam proses tende
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengapresiasi dedikasi Tim Panitia Penyelenggara Haji Daerah (PPHD) Aceh yang dinilai berhasil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah Komisi III DPR RI untuk tetap melanjutkan pembahasan Rancangan UndangUnd
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema pemberian insentif bagi Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Pro
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, dari keanggo
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintahannya telah berhasil menyelesaikan berbagai persoalan strategis nasional selama 20
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pembentukan UndangUndang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjad
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meningkatkan penanganan perkara operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lombok Barat,
NASIONAL