Pemerintah Terapkan Efisiensi Anggaran Rp 306,69 Triliun, Sektor Swasta Diuntungkan

JAKARTA -Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada tahun 2025. Langkah ini dinilai sebagai peluang besar bagi sektor swasta untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan nasional.

Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC), Arsjad Rasjid, menegaskan bahwa efisiensi ini bukan sekadar penghematan, melainkan upaya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.

"Yang dilakukan oleh beliau (Presiden Prabowo) itu bukan hanya efisiensi. Yang beliau lakukan adalah efisiensi dan efektivitas. Effectiveness adalah yang mana nggak efisien dia ambil, ditaruh di tempat atau pos yang lebih efektif," ujar Arsjad dalam acara di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Baca Juga:

• Pulau Anambas Diiklankan di Situs Asing, Kemendagri Tegaskan Tak Ada Pulau yang Bisa Dimiliki Pribadi Seluruhnya
• Indeks Saham Syariah (ISSI) Menguat 4,31%, Lampaui IHSG yang Terkoreksi Sepanjang 2025

Salah satu contoh konkret yang ia soroti adalah program makan siang gratis yang digagas Prabowo. Menurutnya, program ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor.

"Itu dampaknya besar loh. Kenapa? Beliau mengeluarkan itu untuk beberapa hal. Satu, mencapai kesehatan. Kedua, pendidikan. Dan me-manage mengenai bonus demografi kita," jelasnya.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Stabil, Masih Bertahan di Rp1,942 Juta
• Emas Pegadaian Turun Lagi! Antam Kini Rp1,991 Juta per Gram

Selain manfaat bagi masyarakat, program ini diyakini dapat mendorong industri pangan dan memperkuat rantai pasok nasional. Arsjad juga menilai kebijakan efisiensi ini membuka kesempatan bagi dunia usaha untuk lebih berperan dalam pembangunan infrastruktur. Jika sebelumnya proyek infrastruktur didominasi pemerintah, kini sektor swasta memiliki peluang lebih besar untuk terlibat.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan agar investor, baik lokal maupun asing, tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Investasi pertama harus datang dari kita sendiri dulu. Pengusaha lokal yang harus dipercaya, habis itu baru pengusaha luar juga. Makanya kepercayaan penting. Itu yang kita ingin bangun," ungkapnya.

Menurut Arsjad, kebijakan efisiensi ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya investasi swasta, sektor industri kecil dan menengah (IKM) dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam ekosistem ekonomi nasional.

"Tapi kita jangan hanya bicara pertumbuhan ekonomi. Kita juga harus bicara kesejahteraan. Kita ingin mengajak mereka membangun ekosistem," tambahnya.

Arsjad optimistis bahwa kebijakan efisiensi dan efektivitas ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.

"Jangan melihatnya negatif. Lihatnya tadi. Bukan efisiensi saja loh, tapi juga efektivitas," tegasnya.

(kp/a)

Pulau Anambas Diiklankan di Situs Asing, Kemendagri Tegaskan Tak Ada Pulau yang Bisa Dimiliki Pribadi Seluruhnya

Indeks Saham Syariah (ISSI) Menguat 4,31%, Lampaui IHSG yang Terkoreksi Sepanjang 2025

Harga Emas Antam Hari Ini Stabil, Masih Bertahan di Rp1,942 Juta

Emas Pegadaian Turun Lagi! Antam Kini Rp1,991 Juta per Gram

Hiburan Malam Tak Berizin Akan Ditindak, Pemkab Paluta: Bukan Anti Investasi, Tapi Ketertiban Umum dan Norma Sosial Harus Jadi Prioritas

KPK Tetapkan PT IIM Sebagai Tersangka Korporasi dalam Kasus Investasi Fiktif PT Taspen