JAKARTA -Efisiensi anggaran yang diterapkan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengakibatkan pembatalan dan penundaan sejumlah proyek infrastruktur strategis. Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa kegiatan pembangunan jembatan gantung dan preservasi rutin jalan serta jembatan untuk sementara waktu harus dihentikan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR pada Rabu (12/2/2025).
Pemangkasan Anggaran hingga Rp 81,38 Triliun
Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran Kementerian PU dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam kebijakan ini, pagu alokasi anggaran Kementerian PU yang awalnya sebesar Rp 110,95 triliun, dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun, menyisakan anggaran sebesar Rp 29,57 triliun.
Baca Juga:
INDONESIA Meski Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 06 dari Jepang, salah satu bintang Samurai Biru, Takefusa Kubo, justru memb
Olahraga
MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan penipuan bermodus kelulusan seleksi B
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap kasus perdagangan ilegal bagian tubuh satwa dilindungi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kekayaan Indonesia yang hilang selama masa penjajahan Belanda. Da
Nasional
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada Tempat Hiburan Malam (THM) Black Owl yang n
Pemerintahan
JAKARTA Sidang gugatan wanprestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys kembali mengalami penundaan. Majelis hakim Pen
Entertainment
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegur langsung anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) saat menghadiri p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegur langsung salah satu anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) saat mengunjungi Pameran Ind
Nasional
JAKARTA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tidak boleh menjadi prioritas di wilayah pulaupula
Nasional
BANTEN Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan pemerasan dan an
Hukum dan Kriminal