Pemangkasan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum Berdampak pada Pembatalan dan Penundaan Proyek Infrastruktur

JAKARTA -Efisiensi anggaran yang diterapkan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengakibatkan pembatalan dan penundaan sejumlah proyek infrastruktur strategis. Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa kegiatan pembangunan jembatan gantung dan preservasi rutin jalan serta jembatan untuk sementara waktu harus dihentikan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR pada Rabu (12/2/2025).

Pemangkasan Anggaran hingga Rp 81,38 Triliun

Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran Kementerian PU dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam kebijakan ini, pagu alokasi anggaran Kementerian PU yang awalnya sebesar Rp 110,95 triliun, dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun, menyisakan anggaran sebesar Rp 29,57 triliun.

Pembatalan dan Penundaan Proyek Strategis

Akibat dari pemangkasan anggaran tersebut, setidaknya 21 proyek infrastruktur yang mencakup sektor konektivitas, sumber daya air, serta pengembangan kawasan permukiman harus ditunda atau dibatalkan. Salah satu proyek yang paling terdampak adalah pembangunan jembatan gantung, yang telah menjadi program strategis sejak 2015. Jembatan gantung ini, yang dikenal sebagai infrastruktur kerakyatan, bertujuan untuk memperkuat konektivitas antar desa, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit.

Proyek Jembatan Gantung Sangat Diperlukan Masyarakat

Sejak pertama kali dilaksanakan, proyek jembatan gantung di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang memiliki banyak gunung, lembah, dan sungai. Jembatan gantung dianggap sebagai solusi vital untuk memperlancar mobilitas warga di daerah terpencil.

Pada 2023, Kementerian PUPR (sebelum perubahan menjadi PU) berhasil menyelesaikan pembangunan jembatan gantung di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Cianjur, Cirebon, Subang, Ciamis-Kota Banjar, Sumedang, dan Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat. Proyek-proyek ini bertujuan untuk memperkuat akses dan konektivitas antar desa yang terisolasi.

Kebijakan Efisiensi Anggaran untuk Meningkatkan Pengelolaan APBN dan APBD

Menteri PU menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menyesuaikan dengan Instruksi Presiden yang mengarahkan efisiensi belanja negara. Efisiensi ini bertujuan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan dengan lebih efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Penundaan Proyek Berdampak pada Pembangunan Infrastruktur Nasional

Meski sejumlah proyek harus dihentikan sementara, Dody memastikan bahwa proyek-proyek prioritas yang mendukung pembangunan nasional dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat tetap akan dilanjutkan. Keputusan ini diharapkan dapat menjaga kelangsungan pembangunan infrastruktur di tengah ketatnya pengelolaan anggaran negara.

(cb/a)