Pembatalan dan Penundaan Proyek Strategis
Akibat dari pemangkasan anggaran tersebut, setidaknya 21 proyek infrastruktur yang mencakup sektor konektivitas, sumber daya air, serta pengembangan kawasan permukiman harus ditunda atau dibatalkan. Salah satu proyek yang paling terdampak adalah pembangunan jembatan gantung, yang telah menjadi program strategis sejak 2015. Jembatan gantung ini, yang dikenal sebagai infrastruktur kerakyatan, bertujuan untuk memperkuat konektivitas antar desa, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit.
Baca Juga:
Proyek Jembatan Gantung Sangat Diperlukan Masyarakat
Baca Juga:
MEDAN Mendekorasi rumah memang menjadi salah satu cara untuk menciptakan suasana hunian yang nyaman dan estetis. Namun, tahukah Anda bahwa
Seni dan Budaya
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Jalan Tol JakartaCikampek II
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengenang mendiang ekonom senior Kwik Kian Gie sebagai sosok yang sangat berperan dalam pe
Nasional
JAKARTA Kasus kematian misterius diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berinisial ADP (39) di sebuah kos di Menteng, Jakarta Pusat, mem
Peristiwa
SAMOSIR Warganet dihebohkan dengan video viral yang memperlihatkan ratusan ikan mati mendadak di permukaan Danau Toba, Sumatera Utara. Ban
Pariwisata
JAKARTA Laga final Piala AFF U23 2025 mempertemukan Timnas Indonesia U23 dengan Vietnam U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK),
Olahraga
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih bukanlah pihak yang akan
Ekonomi
JAKARTA Tim Digital Forensik dari Direktorat Siber Polda Metro Jaya mengungkap temuan penting dalam kasus kematian Arya Daru Pangayunan. B
Peristiwa
SUMUT Dunia jagat maya kembali dibuat heboh setelah sebuah video yang memperlihatkan kondisi memprihatinkan Kebun Binatang di Medan, Sumat
Pariwisata
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi mengajukan gugatan uji materi terhadap Pasal 21 UndangUndang Tindak
Nasional