Kebijakan Efisiensi Anggaran untuk Meningkatkan Pengelolaan APBN dan APBD
Menteri PU menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menyesuaikan dengan Instruksi Presiden yang mengarahkan efisiensi belanja negara. Efisiensi ini bertujuan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan dengan lebih efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
Baca Juga:
Penundaan Proyek Berdampak pada Pembangunan Infrastruktur Nasional
Meski sejumlah proyek harus dihentikan sementara, Dody memastikan bahwa proyek-proyek prioritas yang mendukung pembangunan nasional dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat tetap akan dilanjutkan. Keputusan ini diharapkan dapat menjaga kelangsungan pembangunan infrastruktur di tengah ketatnya pengelolaan anggaran negara.
Baca Juga:
INDONESIA Meski Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 06 dari Jepang, salah satu bintang Samurai Biru, Takefusa Kubo, justru memb
Olahraga
MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan penipuan bermodus kelulusan seleksi B
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap kasus perdagangan ilegal bagian tubuh satwa dilindungi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kekayaan Indonesia yang hilang selama masa penjajahan Belanda. Da
Nasional
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada Tempat Hiburan Malam (THM) Black Owl yang n
Pemerintahan
JAKARTA Sidang gugatan wanprestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys kembali mengalami penundaan. Majelis hakim Pen
Entertainment
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegur langsung anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) saat menghadiri p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegur langsung salah satu anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) saat mengunjungi Pameran Ind
Nasional
JAKARTA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tidak boleh menjadi prioritas di wilayah pulaupula
Nasional
BANTEN Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan pemerasan dan an
Hukum dan Kriminal