JAKARTA -Pemerintah terus menggodok daftar narapidana yang akan menerima amnesti. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan, dari total 44.500 narapidana yang semula dibahas, kini tersisa 19.337 yang masih dalam tahap evaluasi.
"Sudah kita bahas. Dari 44.500 tinggal 19.337," ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2025).
Agus menegaskan bahwa evaluasi dilakukan secara bertahap dengan harapan pembahasan dapat diselesaikan sebelum perayaan Idul Fitri. "Nanti akan secara bertahap kita akan terus evaluasi karena harapannya mudah-mudahan nanti bisa selesai sebelum Lebaran," imbuhnya.
Baca Juga:
Pemerintah Lakukan Asesmen Ketat
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pihaknya akan berhati-hati dalam mengajukan daftar nama penerima amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Supratman memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam penyerahan nama-nama tersebut.
Baca Juga:
"Tentu saya harus berhati-hati sebelum menyerahkan kepada Presiden. Jangan sampai ada yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah kami sampaikan. Kan nggak boleh, jangan sampai nanti ada yang tersangkut pidana korupsi, atau pidana narkotika tapi dia statusnya bandar," ujar Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Menurut Supratman, daftar nama penerima amnesti masih dikaji dengan matang. Ia memastikan bahwa proses asesmen sedang berlangsung dan dalam waktu dekat tahapan pengumpulan nama akan rampung untuk disampaikan kepada Presiden.
Tiga Kriteria Penerima Amnesti
Supratman menyebut ada tiga kriteria utama bagi narapidana yang bisa mendapatkan amnesti, yakni:
1. Narapidana politik khusus Papua, tetapi bukan yang terlibat dalam gerakan bersenjata.
2. Pemakai narkoba yang dapat direhabilitasi.
3. Pihak yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama dalam konteks penghinaan terhadap kepala negara.
Lebih lanjut, Supratman menegaskan bahwa jumlah penerima amnesti tidak mutlak 44 ribu orang. Angka tersebut dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan hasil asesmen.
"Pokoknya secepatnya. Direktur Pidana dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas selalu melakukan komunikasi. Sampai hari ini belum berhenti. Semoga bisa menjadi kado Idul Fitri dari Presiden Prabowo," tutupnya.
(dc/a)
TAPTENG Sebanyak 386 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati Tapanuli Tengah (Tap
Pemerintahan
JAKARTA Rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperkecil luas rumah subsidi menjadi minimal 18 meter persegi me
Ekonomi
ACEH Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan
Politik
JAKARTA Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, memberikan tanggapan terkait desakan dari sejumlah driver ojek o
Ekonomi
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi menyusul keputusan pemerintah
Pemerintahan
JAKARTA Dua aktris muda, Syifa Hadju dan Tissa Biani, menarik perhatian publik usai menghadiri akad nikah Al Ghazali dengan penampilan eleg
Entertainment
MEDAN Manajemen PSMS Medan mengaku telah mengajukan surat permohonan audiensi kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk membah
Olahraga
TAPSEL Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 72 buruh PT Sinar Avonaska Emas (PT SAE) di Sipirok, Tapanuli Selatan, menuai kecaman keras
Nasional
MEDAN Pesawat Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SV5276 yang mengangkut 442 jemaah haji kloter 12 dari Jeddah menuju Jakarta terpaks
Peristiwa
JAKARTA Polemik panjang soal batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara akhirnya menemui titik terang. Presiden Republik Indone
Nasional
