JAKARTA -Pemerintah memangkas pagu anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tahun 2025 menjadi Rp 2,25 triliun dari sebelumnya Rp 3,9 triliun. Pemangkasan ini mencapai Rp 1,65 triliun atau sekitar 42% dari total anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Berdasarkan surat Menteri Keuangan, besaran efisiensi di kementerian energi dan sumber daya mineral sebesar Rp1,66 triliun atau 42 persen dari pagu anggaran tahun anggaran 2025 sebesar Rp3,91 triliun," jelas Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (13/2/2025).
Yuliot juga mengungkapkan bahwa meskipun mengalami pemangkasan signifikan, sejumlah program strategis Kementerian ESDM tetap akan berjalan, termasuk elektrifikasi di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Proyek yang Tetap Berjalan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
