Namun, angka tersebut jauh melampaui realisasi dividen BUMN sepanjang sejarah. Pada 2024, dividen BUMN yang disetorkan ke negara tercatat sebesar Rp85,5 triliun, naik dari Rp81,2 triliun pada 2023. Bahkan, target resmi dividen BUMN untuk 2025 yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR RI hanya sebesar Rp90 triliun, bukan Rp300 triliun seperti yang diklaim Prabowo.
Terlepas dari perbedaan angka, Prabowo tetap menargetkan tiga putaran penghematan sebagai langkah strategis dalam pemerintahannya. Berikut rinciannya:
Putaran pertama: Rp300 triliun dari efisiensi belanja APBN dan APBD 2025 sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Putaran kedua: Rp308 triliun dari penyisiran APBN, dengan Rp58 triliun dikembalikan ke 17 kementerian/lembaga (K/L), menyisakan Rp250 triliun.
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
JAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
Olahraga
JAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
Nasional
MALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi
