TANGERANG SELATAN -Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 200,006 miliar. Salah satu langkah yang diambil adalah memangkas anggaran kegiatan seremonial hingga 80 persen.
"Efisiensi saya lakukan sesuai dengan instruksi Presiden. Saya mengurangi makan-minum, perjalanan dinas, dan memangkas anggaran seremonial sampai 50%, bahkan ada yang mencapai 80%," ujar Benyamin seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
Meski demikian, Benyamin memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan publik, khususnya di bidang infrastruktur dan layanan masyarakat.
"Untuk bidang infrastruktur dan pelayanan publik, tidak ada pengurangan. Insyaallah efisiensi ini tidak akan mengganggu layanan bagi masyarakat," tegasnya.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
