Modal Asing Kembali Masuk, Rupiah Lepas dari Tekanan Rp18.000 per Dolar AS
JAKARTA Nilai tukar rupiah mulai menunjukkan penguatan setelah aliran modal asing kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia. Kondisi ters
EKONOMI
Pengelolaan Anggaran dan Wawasan Kebangsaan
Dalam kesempatan yang sama, Bima menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran negara yang mencapai ribuan triliun rupiah.
"Kita berbicara tentang mengelola APBN Rp 3.600 triliun dari pusat, di pusat semuanya, kemudian ada Rp 1.300 triliun APBD. Untuk mengawal itu perlu serius, teman-teman itu perlu mengawal uang rakyat tadi," tegasnya.
JAKARTA Nilai tukar rupiah mulai menunjukkan penguatan setelah aliran modal asing kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia. Kondisi ters
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah membuka kemungkinan melakukan penyesuaian terhadap anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dilakukan evalu
EKONOMI
JAKARTA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dewan Perwak
PEMERINTAHAN
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan industri hijau dan keberlanju
NASIONAL
ACEH SINGKIL Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Aceh Singkil meminta seluruh dapur Program Makan Berg
NASIONAL
PARAPAT Plh Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina didampingi Kepala Dinas DPMPTSP Usni Syahzuddin Sinaga menghadiri Pekan Inovasi
PEMERINTAHAN
PARAPAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi membuka Pekan Inovasi dan Investasi Sumut 2026 yang dirangkaikan dengan Pencanangan Sen
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Tim Nasional Indonesia U19 harus menghentikan langkahnya di semifinal Piala AFF U19 2026 setelah kalah tipis dari Australi
OLAHRAGA
JAKARTA Aparat keamanan menyiagakan sebanyak 4.151 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang digelar sejumlah elemen maha
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk kebutuhan angga
PEMERINTAHAN