Pelarangan Study Tour dan Rapat di Hotel oleh Dedi Mulyadi Dinilai Ancam Sektor Pariwisata KBB

JAWA BARAT -Rencana kebijakan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, untuk melarang kegiatan study tour sekolah dan rapat pemerintahan di hotel menuai respons dari pelaku industri pariwisata. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Eko Suprianto, menyatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menekan sektor wisata dan perhotelan di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Dedi Mulyadi sebelumnya menyampaikan wacana ini melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, dengan alasan study tour kerap menjadi beban bagi orang tua siswa. Sementara itu, kebijakan efisiensi anggaran dalam bentuk pelarangan rapat di hotel ditujukan untuk menekan pengeluaran pemerintah daerah.

Namun, menurut Eko, larangan tersebut akan berdampak besar pada industri pariwisata di KBB, terutama di kawasan Lembang yang banyak mengandalkan kunjungan kelompok pelajar. "Di KBB, mayoritas pengunjung ke objek wisata di hari biasa adalah rombongan study tour. Jika pelarangan ini berlaku, dampaknya akan signifikan bagi sektor wisata, tidak hanya di KBB, tetapi juga di daerah wisata lainnya seperti Bali," ujar Eko, Minggu (16/2/2025).

Baca Juga:

• Bawaslu Sumut Terapkan Efisiensi Anggaran, Fasilitas Dinas Ditarik Mulai 2025
• Iskandar, Suami Anne Ratna Mustika: Sosok yang Tak Kalah Cemerlang dari Dedi Mulyadi

Dampak Domino terhadap UMKM dan Pengusaha Hotel

Selain sektor wisata, kebijakan ini juga diprediksi akan berdampak luas terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada kunjungan wisatawan. "Bukan hanya pengusaha wisata yang akan terpukul, tetapi juga UMKM di sekitar objek wisata. Ini efeknya domino, semua sektor bisa terkena imbasnya," jelas Eko.

Baca Juga:

• Dampak Pemotongan Anggaran Dinas PNS: Okupansi Hotel Bali Anjlok
• Bupati Batu Bara Ikuti Hari Ketiga Retreat Kepala Daerah, Bahas Geopolitik hingga Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran yang melarang rapat di hotel juga menjadi perhatian bagi industri perhotelan. Menurut Eko, kebijakan ini bisa semakin menekan okupansi hotel yang baru mulai pulih setelah terdampak pandemi COVID-19. "Selama pandemi, sektor perhotelan sangat terpuruk. Setelah pembatasan dicabut, okupansi terbantu oleh penyelenggaraan rapat dan pertemuan di hotel. Jika ini dilarang, pemulihan sektor perhotelan akan semakin sulit," tambahnya.

Kebijakan efisiensi anggaran ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah daerah dan kementerian menekan pengeluaran, termasuk biaya perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat di luar kantor. Namun, pelaku industri berharap ada pertimbangan lebih lanjut terkait dampak kebijakan ini terhadap perekonomian daerah.

Sejauh ini, Dedi Mulyadi belum memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai kekhawatiran para pengusaha sektor pariwisata dan perhotelan. Namun, berbagai pihak berharap ada solusi yang dapat mengakomodasi efisiensi anggaran tanpa harus mengorbankan sektor yang menopang ekonomi daerah.

(dc/a)

Bawaslu Sumut Terapkan Efisiensi Anggaran, Fasilitas Dinas Ditarik Mulai 2025

Iskandar, Suami Anne Ratna Mustika: Sosok yang Tak Kalah Cemerlang dari Dedi Mulyadi

Dampak Pemotongan Anggaran Dinas PNS: Okupansi Hotel Bali Anjlok

Bupati Batu Bara Ikuti Hari Ketiga Retreat Kepala Daerah, Bahas Geopolitik hingga Efisiensi Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani Jadi Pemateri Retret Kepala Daerah, Fokus pada Efisiensi Anggaran

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Ubah Mobil Dinas Mercedes Benz Jadi Rumah Sakit Berjalan