Pelarangan Study Tour dan Rapat di Hotel oleh Dedi Mulyadi Dinilai Ancam Sektor Pariwisata KBB

Selain sektor wisata, kebijakan ini juga diprediksi akan berdampak luas terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada kunjungan wisatawan. "Bukan hanya pengusaha wisata yang akan terpukul, tetapi juga UMKM di sekitar objek wisata. Ini efeknya domino, semua sektor bisa terkena imbasnya," jelas Eko.

Efisiensi anggaran yang melarang rapat di hotel juga menjadi perhatian bagi industri perhotelan. Menurut Eko, kebijakan ini bisa semakin menekan okupansi hotel yang baru mulai pulih setelah terdampak pandemi COVID-19. "Selama pandemi, sektor perhotelan sangat terpuruk. Setelah pembatasan dicabut, okupansi terbantu oleh penyelenggaraan rapat dan pertemuan di hotel. Jika ini dilarang, pemulihan sektor perhotelan akan semakin sulit," tambahnya.

Kebijakan efisiensi anggaran ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah daerah dan kementerian menekan pengeluaran, termasuk biaya perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat di luar kantor. Namun, pelaku industri berharap ada pertimbangan lebih lanjut terkait dampak kebijakan ini terhadap perekonomian daerah.

Sejauh ini, Dedi Mulyadi belum memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai kekhawatiran para pengusaha sektor pariwisata dan perhotelan. Namun, berbagai pihak berharap ada solusi yang dapat mengakomodasi efisiensi anggaran tanpa harus mengorbankan sektor yang menopang ekonomi daerah.