Pengamat: Tito Karnavian Salah Baca Peta Politik, Waktunya Mundur!

JAKARTA -Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan pengembalian empat pulau ke Provinsi Aceh menuai apresiasi dari pengamat politik dan militer, Selamat Ginting. Ia menilai keputusan tersebut sebagai langkah tepat yang mempertimbangkan aspek pertahanan dan harga diri daerah.

Empat pulau yang dimaksud — Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek — sebelumnya dialihkan ke Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Kepmendagri Nomor 100.2.2.2-2138/2025. Namun, keputusan tersebut memicu polemik dan kecaman dari masyarakat Aceh.

"Menurut saya, ketika Mendagri memutuskan sesuatu yang bukan tugasnya, itu jadi blunder. Soal batas wilayah adalah tugas negara, bukan semata urusan administratif," ujar Selamat Ginting melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV, Kamis (19/6).

Ginting menilai keterlibatan Presiden Prabowo sebagai bentuk sikap tegas yang dilandasi pemahaman mendalam terhadap pertahanan dan keamanan nasional.

"Begitu Prabowo mengambil alih, dia memakai kacamata pertahanan, keamanan, dan intelijen. Ini bukan semata konflik birokrasi antarprovinsi," tegas Ginting.

Tak hanya itu, Ginting juga menyoroti motif politik di balik keputusan Mendagri Tito, mengingat kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo dan menantunya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Sementara itu, Gubernur Aceh saat ini, Muzakir Manaf, adalah pendukung setia Prabowo.

"Bagi masyarakat Aceh, ini bukan sekadar soal batas, tapi menyangkut harga diri dan marwah," ujarnya.

Atas kontroversi ini, Ginting menyarankan agar Tito Karnavian mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal membaca sensitivitas geopolitik nasional.

"Tito seharusnya mengundurkan diri karena salah membaca peta politik dan gagal meredam konflik antarwilayah," pungkasnya.

Langkah cepat Presiden Prabowo ini pun dipandang sebagai bentuk keberpihakan terhadap keutuhan NKRI dan keadilan bagi daerah yang selama ini merasa termarjinalkan.

(gn/j006)