JAKARTA -Kebijakan subsidi LPG 3 kg atau gas melon di Indonesia terus menjadi sorotan publik. Meski bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, distribusi subsidi ini sering kali memicu kontroversi dan masalah baru. Salah satu kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang mulai berlaku pada 1 Februari 2025, membatasi penjualan LPG bersubsidi hanya kepada agen resmi Pertamina. Kebijakan ini justru menambah permasalahan yang ada, bukan menyelesaikannya.
Antrean panjang di agen LPG dan keluhan masyarakat tentang sulitnya memperoleh gas untuk keperluan rumah tangga maupun usaha kecil mencerminkan kurangnya persiapan dalam pelaksanaan kebijakan ini. LPG 3 kg merupakan kebutuhan dasar bagi jutaan rumah tangga di Indonesia, sehingga gangguan pasokan dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik secara sosial maupun ekonomi. Bahkan, tidak jarang pedagang kecil terpaksa menghentikan usahanya karena ketidakpastian pasokan gas.
Dalam respons cepatnya, Presiden Prabowo Subianto mencabut kebijakan tersebut hanya empat hari setelah diterapkannya. Kejadian ini menegaskan pentingnya reformasi subsidi yang lebih matang, guna memastikan distribusi yang tepat sasaran dan mencegah gejolak sosial.
Baca Juga:
Sebelum kebijakan tersebut, pemerintah sempat mengkaji berbagai alternatif mekanisme distribusi subsidi LPG 3 kg, seperti penggunaan Kartu Jaminan Sosial (Kartu Sejahtera) atau Kartu Kendali berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, rencana tersebut belum berhasil diimplementasikan secara menyeluruh.
SUMBAR Seorang warga negara asing (WNA) asal Norwegia bernama Kielland Gabriel Wilhelm (71) ditemukan meninggal dunia di Sungai Sirah, Jor
Peristiwa
Kabanjahe, Sumatera Utara Ratusan umat Katolik di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengikuti Misa Requiem untuk meng
Agama
PADANG LAWAS Negara resmi mengeksekusi lahan seluas 47.000 hektar milik PT Torganda pada Jumat (25/4/2025), yang berada di kawasan Registe
Pemerintahan
MEDAN Rumah Ketua Umum Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Independen (KSBSI), Fatiwanolo Zega (53), dilempari bom molotov
Peristiwa
LANGKAT Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke29 Tahun 2025 di Halaman Kantor Bupati Lang
Pemerintahan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengalihkan status penahanan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar (TB), menjadi tahanan kota. Pengal
Nasional
SERDANG BEDAGAI Seorang pengedar sabu berinisial SS (38), warga Dusun II, Desa Cinta Air, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai (S
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara resmi membubarkan Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Neg
Pemerintahan
SUMUT Perusahaan perkebunan sawit asal Medan, PT. Rendi Permata Raya (PT. RPR), kembali menjadi sorotan setelah diketahui membuka ribuan he
Hukum dan Kriminal
bitvonline.comDemam tifoid, yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica serovar Typhi (S. Typhi), kini semakin sulit diobati akibat re
Kesehatan
