DPR Tidak Boleh Abaikan Putusan MK Soal Perempuan 30% di Pimpinan AKD
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan aturan mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Pemerintahan
                    JAKARTA -Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diluncurkan secara resmi pada 24 Februari 2025. Menurut evaluasi awal dari pemerintah, Danantara akan bertanggung jawab dalam pengelolaan aset negara senilai lebih dari US$ 900 miliar.
Mengomentari hal ini, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menyatakan bahwa salah satu tugas utama Danantara adalah mengkonsolidasikan BUMN yang ada. Sebelumnya, tujuh BUMN telah dipanggil untuk pembahasan, meski belum ada dasar hukum yang jelas mengenai hal tersebut. Herry menekankan perlunya mekanisme pengalihan aset dalam tahap awal pelaksanaan Danantara.
"Setelah konsolidasi, Danantara kemungkinan akan memisahkan BUMN dalam dua kategori. Yaitu, BUMN yang berorientasi pada layanan publik dan yang berorientasi pada bisnis," ujar Herry , Senin (17/2). Menurutnya, langkah ini sangat penting agar Danantara tidak hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi juga mempertahankan fungsi sosial yang selama ini dijalankan oleh BUMN.
Herry juga mengingatkan bahwa dengan adanya pemisahan tersebut, Danantara berpotensi untuk berkembang menjadi seperti Temasek milik Singapura atau Khazanah milik Malaysia, yang berperan sebagai lembaga investasi pemerintah. Namun, ia menegaskan pentingnya menjaga independensi Danantara agar tidak terjebak dalam kepentingan politik yang bisa mengganggu tujuannya.
                    
                JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan aturan mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data pasa
Ekonomi
                    
                JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyerukan agar para ulama dan tokoh aga
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia ke13, KH. Ma&039ruf Amin, resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa nilai perputaran uan
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap sisi lain masa mudanya sebagai pengguna setia transportasi umum kereta a
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan sistem transportasi massal, khususnya kereta
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Gubernur Riau
Hukum dan Kriminal
                    
                MEDAN Jumlah penumpang pesawat domestik melalui Bandara Internasional Kualanamu mengalami penurunan signifikan. Salah satu penyebab utam
Pariwisata
                    
                PEKANBARU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sembilan
Pemerintahan