JAKARTA — Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, menekankan pentingnya kemandirian Indonesia dalam pengelolaan data nasional. Ia mengingatkan risiko ketergantungan pada teknologi asing yang dinilai dapat memengaruhi kedaulatan data.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Informasi Geospasial di DPR, Senin, 6 April 2026.
Firman menilai data merupakan elemen strategis yang berkaitan langsung dengan keamanan dan ketahanan negara. Ia menyoroti pentingnya sistem informasi geospasial yang presisi serta didukung sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai.Baca Juga:
"Bagaimana kita bisa bersaing jika tidak memiliki data yang akurat," ujarnya.
Ia juga mengkritik penggunaan dana pinjaman luar negeri untuk pengelolaan data nasional. Menurutnya, skema tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi berupa keterbukaan data kepada pihak pemberi pinjaman.
Firman turut menyinggung ketergantungan pada platform teknologi global, seperti Google. Ia mengingatkan bahwa informasi yang disajikan tidak selalu akurat dan dapat menyesatkan jika tidak diverifikasi.
"Jangan sepenuhnya bergantung pada teknologi asing," kata dia.
Ia berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data dapat memperkuat kedaulatan data nasional dan mendorong integrasi sistem informasi yang lebih mandiri.
Isu kedaulatan data menjadi perhatian di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital serta ketergantungan pada platform global dalam pengelolaan informasi.*
(d/dh)
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam
PERISTIWA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mengungkapkan adanya pertemuan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai Suahasil Nazara dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol MedanBin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wil
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pa
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) membawa riwayat pendidikan Presiden Prabowo Subianto dalam polemik mengenai syarat pendidikan Wakil
HUKUM DAN KRIMINAL
