Selain itu, Jokowi menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan mendapat dukungan penuh dari mayoritas fraksi di parlemen. Jokowi juga meminta wartawan untuk membandingkan approval rating Prabowo dengan pemimpin negara lain.
"Coba cek, perdana menteri atau presiden di negara manapun, coba dicek approval ratingnya berapa? Yang banyak sekarang ini karena ekonomi sulit, yang banyak 40, 30, seperti itu, coba dilihat," pungkasnya.
Pernyataan Jokowi ini mengundang perhatian, terutama setelah ia mengatakan bahwa dalam acara HUT ke-17 Gerindra, dirinya yang kerap menjadi sasaran kritik, sementara Prabowo yang dianggap sangat kuat hingga tidak ada pihak yang berani mengkritiknya. "Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran, yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi," tambahnya.
(dc/a)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
