JAWA BARAT -Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan terkait keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang melarang seluruh kepala daerah dari partainya untuk mengikuti kegiatan pembekalan atau retreat di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Dedi, yang akrab disapa Kang Dedi, menegaskan bahwa sebagai kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, mereka harus patuh pada arahan dan keputusan pemerintah.
Kang Dedi menambahkan bahwa seluruh kepala daerah, termasuk yang berasal dari PDI-P, telah diambil sumpahnya untuk mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat dan taat pada aturan pemerintah pusat. "Kami ini sudah menjadi kepala daerah, jadi ketaatan utama adalah pada sistem dalam pemerintahan," ujar Kang Dedi saat acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jawa Barat pada Jumat (21/2/2025).
Baca Juga:
Meskipun begitu, Kang Dedi mengakui bahwa keputusan Megawati untuk melarang para kepala daerah ikut retreat merupakan haknya sebagai ketua umum partai politik. "Namun, yang jelas, setelah dilantik menjadi kepala daerah, seorang politisi atau kader partai harus mengutamakan kepentingan rakyat dan pemerintah," tambahnya.
MEDAN Kasus pencurian motor kembali terjadi di Kota Medan, yang semakin marak meskipun pihak Kepolisian telah melakukan patroli dan pena
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media digital hanya dapat diproses hukum jika
Hukum dan Kriminal
MERAUKE Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Santa Mari
Hukum dan Kriminal
JEMBER Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenkopo
Nasional
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencan
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kep
Pemerintahan
SURABAYA Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menangkap tiga pelaku penyebaran video hoaks dan deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) ya
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus mendalami dugaan korupsi dana stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah akan mulai menerapkan kurikulum baru yang memasukkan pelajaran coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)
Pendidikan
PEKANBARU Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pe
Hukum dan Kriminal
