Dedi Mulyadi Tanggapi Larangan Megawati untuk Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat di Magelang

JAWA BARAT -Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan terkait keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang melarang seluruh kepala daerah dari partainya untuk mengikuti kegiatan pembekalan atau retreat di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Dedi, yang akrab disapa Kang Dedi, menegaskan bahwa sebagai kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, mereka harus patuh pada arahan dan keputusan pemerintah.

Kang Dedi menambahkan bahwa seluruh kepala daerah, termasuk yang berasal dari PDI-P, telah diambil sumpahnya untuk mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat dan taat pada aturan pemerintah pusat. "Kami ini sudah menjadi kepala daerah, jadi ketaatan utama adalah pada sistem dalam pemerintahan," ujar Kang Dedi saat acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jawa Barat pada Jumat (21/2/2025).

Baca Juga:

• Eks Pj Wali Kota Pekanbaru Bayar Jahit Baju Istri Pakai Uang Korupsi Rp 158 Juta
• Erick Thohir Temui KPK, Tegaskan Komitmen Bersihkan BUMN dan Danantara dari Korupsi

Meskipun begitu, Kang Dedi mengakui bahwa keputusan Megawati untuk melarang para kepala daerah ikut retreat merupakan haknya sebagai ketua umum partai politik. "Namun, yang jelas, setelah dilantik menjadi kepala daerah, seorang politisi atau kader partai harus mengutamakan kepentingan rakyat dan pemerintah," tambahnya.

Eks Pj Wali Kota Pekanbaru Bayar Jahit Baju Istri Pakai Uang Korupsi Rp 158 Juta

Erick Thohir Temui KPK, Tegaskan Komitmen Bersihkan BUMN dan Danantara dari Korupsi

Bersama KPK, Bobby Nasution Dorong Pemerintah Daerah di Sumut Lebih Transparan

KPK Ungkap 170 Kasus Korupsi di Sumut, Gubernur Bobby Nasution Janji Perbaiki Tata Kelola Daerah

Baru Dua Bulan Menjabat, Gubernur Sumut Bobby Nasution Ungkap 5 OPD Sedang Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Usai Koordinasi dengan KPK, Bobby Nasution Bungkam Soal Kasus "Blok Medan"