JAKARTA -Kepala daerah terpilih akan menjalani retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, mulai hari ini, Jumat (21/2/2025), hingga Jumat (28/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk membekali kepala daerah dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola pemerintahan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa anggaran untuk retret ini sepenuhnya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/692/SJ, yang diterbitkan pada Kamis (13/2/2025), anggaran yang disiapkan untuk kegiatan ini mencapai Rp 13,2 miliar.
Baca Juga:
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa anggaran retret tersebut sudah disesuaikan dengan efisiensi. "Kami telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 13,2 miliar untuk retret ini, dan ini sudah lebih efisien dibandingkan pembekalan kepala daerah yang biasanya memakan waktu hingga dua minggu," jelas Tito, Senin (17/2/2025).
Retret kali ini juga mencakup program gabungan dengan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas). Sebelumnya, pembekalan untuk kepala daerah baru biasanya berlangsung selama 14 hari di Jakarta. Namun, kali ini, waktu pelaksanaan dipersingkat menjadi tujuh hari, dengan empat hari diantaranya fokus pada materi dari Kemendagri.
Baca Juga:
Para kepala daerah juga akan mendapatkan materi terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pembekalan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan hadir untuk memberikan arahan kepada para kepala daerah yang hadir.
Dengan anggaran yang lebih efisien dan pembekalan yang lebih terfokus, Kemendagri berharap para kepala daerah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan profesional dalam mengelola anggaran dan pemerintahan daerah.
(km/a)
JAKARTA Bareskrim Polri menolak laporan yang diajukan oleh Peradi Bersatu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengadu dalam kasus tud
Hukum dan Kriminal
MEDAN Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Meryl Rouli Saragih, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sumut untuk segera mencopot Rosma
Hukum dan Kriminal
MADINA Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution berharap agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan senantias
Kesehatan
SUMATERA BARAT Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Jumat, 25 April 2025, sekitar pukul 16.41 WIB. Erupsi tersebut tercat
Berita
ASAHAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Anak Sumatera Anti Kedzoliman (GASAK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor ATR/BPN
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Kasus pembacokan yang menimpa seorang personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut oleh bandar narkoba di Dusun III, Desa Pekub
Hukum dan Kriminal
BINJAI Seorang ibu rumah tangga (IRT) menjadi korban pembegalan oleh tiga pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor Vario hitam ta
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum (Ketum) Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan komentar terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang
Nasional
BATU BARA Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas guru, khususnya dalam hal mengajar dan mendidik Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin
Pemerintahan
LOMBOK Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ajang balap motor paling bergengsi, Mot
Olahraga
