SOLO -Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, akhirnya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025) petang. Penahanan tersebut terkait dengan kasus dugaan perintangan penyidikan yang melibatkan eks caleg PDIP, Harun Masiku.
Saat ditemui oleh awak media, Hasto berharap bahwa penahanannya ini bisa menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu, termasuk memeriksa keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga:
"KPK harus menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi," ujar Hasto.
JAKARTA Meta, perusahaan induk dari Instagram dan Facebook, baru saja mengambil langkah besar dalam upaya melindungi anakanak dan remaja
Sains & Teknologi
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyoroti perdebatan publik terkait keaslian ijazah yang menurutnya sudah
Nasional
MEDAN Manajemen PSMS Medan resmi menunjuk Kas Hartadi sebagai pelatih kepala untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 20252026. Penunj
Olahraga
TARUTUNG Sebanyak 821 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tapanuli Utara (Taput), mengeluh karena gaji ke13 dan gaji bu
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus menggencarkan berbagai langkah strategis guna menanggulangi kebakaran hut
Pemerintahan
MEDAN Menyikapi lonjakan suhu udara di Kota Medan yang mencapai 36,7 derajat Celsius, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengeluarkan e
Pemerintahan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait ketidaksesuaian standar
Hukum dan Kriminal
NIAS BARAT Pemerintah Kabupaten Nias Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Pemerintahan
MEDAN Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Setiawan, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2025 di Jal
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga bahwa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatra U
Hukum dan Kriminal