Pemprov Jatim Tetap Gelar Mudik Gratis Meski Efisiensi Anggaran

SURABAYA -Meskipun tengah melakukan efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memastikan bahwa program mudik gratis pada tahun 2025 tetap akan dilaksanakan. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa meski efisiensi anggaran sedang menjadi perhatian utama pemerintah, program mudik gratis tetap menjadi prioritas. Namun, kuota untuk program ini masih dalam tahap perhitungan.

"Setiap tahun Pemprov Jatim menggelar mudik gratis jalur laut dan darat. Saya minta untuk kembali dihitung kuotanya," ujar Khofifah dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (21/2/2025).

Pada tahun 2024, Pemprov Jatim menyiapkan 96 unit bus untuk mudik gratis yang melayani berbagai daerah di Jawa Timur, termasuk dari Jakarta. Dengan total kuota lebih dari 3.800 tempat duduk, program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi warga Jatim yang akan mudik selama Hari Raya Idul Fitri.

Selain itu, program mudik jalur laut juga akan diselenggarakan untuk masyarakat yang ingin pulang ke pulau-pulau di Jatim, seperti Pulau Raas, Sapudi, Bawean, dan Kangean. Sebanyak 3.600 tempat duduk akan disediakan di kapal yang melayani jalur laut antar kepulauan, termasuk dari Pelabuhan Jangkar Situbondo.

Mudik gratis ini dianggap penting, tidak hanya sebagai bentuk pelayanan publik, tetapi juga untuk mengurangi risiko kecelakaan selama perjalanan mudik. Khofifah menekankan bahwa meskipun Pemprov Jatim tengah melakukan efisiensi anggaran, sektor layanan publik dan penyaluran bantuan sosial tidak akan terdampak.

"Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Jatim tidak akan mempengaruhi sektor-sektor layanan publik dan bantuan sosial. Kedua sektor ini harus tetap berjalan dengan baik," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jatim, Mohammad Yasin, mengatakan bahwa pihaknya masih menghitung angka efisiensi di lingkup Pemprov Jatim, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Selain itu, diperkirakan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat untuk Pemprov Jatim pada tahun 2025 akan mengalami pengurangan sebesar Rp 200 miliar.

(km/a)