SUMUT -Sebanyak delapan kepala daerah dari Partai PDI Perjuangan (PDIP) di Sumatera Utara (Sumut) dipastikan tidak akan mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini menyusul Instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda partisipasi dalam kegiatan tersebut.
Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon, menegaskan bahwa delapan kepala daerah tersebut telah mengikuti perintah dari Ibu Megawati. Mereka berasal dari sejumlah daerah, yakni Kabupaten Nias Selatan, Nias Barat, Nias Induk, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, dan Tapanuli Tengah.
"Semua kepala daerah ini patuh terhadap instruksi Ibu Ketua Umum. Setelah menerima surat tersebut, mereka yang semula dalam perjalanan menuju Magelang langsung menghentikan perjalanan mereka di Yogyakarta. Ini adalah bentuk loyalitas dan kedisiplinan mereka sebagai kader PDIP," kata Rapidin.
Baca Juga:
Selain itu, Rapidin juga menyampaikan bahwa ia telah melakukan komunikasi langsung dengan para kepala daerah tersebut untuk memastikan mereka benar-benar mengikuti arahan partai. Menurutnya, para kepala daerah tidak ragu untuk menghentikan perjalanan mereka demi kepatuhan terhadap keputusan partai.
"Ini membuktikan bahwa kami sebagai kader PDIP selalu berada di barisan yang sama dengan keputusan partai. Kami tidak akan mengikuti retret kepala daerah di Magelang," tambah Rapidin.
Baca Juga:
Kebijakan ini muncul setelah adanya pengumuman yang memutuskan bahwa retret kepala daerah PDIP di Magelang tidak bisa diikuti oleh para kepala daerah tersebut, sesuai dengan instruksi Ketua Umum Megawati.
Kendati demikian, keputusan ini mendapat beragam respons dari berbagai pihak, namun Rapidin menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga kedisiplinan dan loyalitas terhadap arahan partai.
(bs/n14)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris Hutap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengurangi hukuman terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam perkara gratifikasi dan t
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan R
Nasional
JAKARTA Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Arif Nuryanta, mengembalikan uang senilai total Rp6,9 miliar ke penyidi
Nasional
TAPSEL Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tapanuli Selatan, Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, menyampaikan kepri
Opini
KOLAKA UTARA Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara, tengah m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar aksi bersihbersih pantai yang berlangsu
Nasional
St. Petersburg, Rusia Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara utama dalam ajang bergengsi The 28th St. Peter
Internasional
MEDAN Kasus penembakan dua remaja oleh Kapolres Pelabuhan Belawan nonaktif AKBP Oloan Siahaan terus bergulir. Saat ini, Oloan masih menjala
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa ia sempat bertukar pesan langsung dengan Pre
Nasional
