JAKARTA -Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memberikan tanggapan terkait instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDIP menunda kegiatan retret di Akmil, Magelang, setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK. Eddy menegaskan bahwa kepala daerah yang merupakan eksekutif, harus tetap mendukung arahan dari Presiden Republik Indonesia.
"Kepala daerah dipilih oleh masyarakat, dan eksekutif tertinggi saat ini adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Eddy di acara wisuda doktoral di Universitas Indonesia, Depok, pada Sabtu (22/2/2025).
Baca Juga:
Eddy menyatakan bahwa seharusnya kepala daerah mengikuti arahan dari Presiden untuk menghadiri retret yang digelar untuk mempererat hubungan antara sesama kepala daerah dan pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyinkronkan kebijakan bersama.
"Kepala daerah harus bisa berkoordinasi antar sesama dan dengan pemerintah pusat agar dapat mensinkronkan kebijakan untuk kemajuan daerah," jelas Eddy.
Baca Juga:
Sementara itu, terkait instruksi internal PDIP, Eddy mengungkapkan bahwa urusan tersebut merupakan hak dan keputusan partai. Meskipun demikian, ia tetap menghormati keputusan tersebut dan berharap agar kepala daerah dari PDIP yang belum hadir bisa segera bergabung.
Eddy juga menambahkan bahwa semua kepala daerah dari PAN hadir tepat waktu di retret Akmil Magelang dan tidak ada yang absen.
"Semua kepala daerah PAN hadir tepat waktu, tidak ada yang terlambat dan sedang mengikuti kegiatan retret," tambahnya.
Sebagai informasi, sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan mereka menuju Akmil Magelang, menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK. Dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, Megawati meminta para kadernya untuk tetap siaga dan mengikuti arahan lebih lanjut dari partai.
(dc/a)
THAILAND Gencatan senjata akhirnya tercapai antara Thailand dan Kamboja pada Senin (28/7) malam setelah hampir sepekan konflik bersenjata
Internasional
JAKARTA Anggota DPR RI sekaligus selebritas Junico Siahaan atau yang dikenal sebagai Nico Siahaan mengungkapkan keprihatinannya terhadap k
Hukum dan Kriminal
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jal
Nasional
SUMUT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mewujudkan pembangunan
Pemerintahan
JAKARTA Partai Demokrat secara tegas membantah tudingan yang menyebut partai berlambang mercy itu berada di balik maraknya isu dugaan ijaz
Politik
JAKARTA Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendampingi tiga orang saksi yang diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan du
Hukum dan Kriminal
TOBA Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, Togap Simangunsong, memastikan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mel
Peristiwa
JAKARTA Gubernur Bank Indonesia (BI) ke10, Sudrajad Djiwandono, akhirnya buka suara soal pemecatannya oleh Presiden ke2 RI, Soeharto, di
Sosok
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan akan mendeportasi seorang Warga Negara Asing (WNA) asal India berinisial GS, karena melang
Hukum dan Kriminal
TOBA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan modifikasi cuaca atau hujan buatan selama enam hari, sejak 26 hingga 3
Peristiwa