BREAKING NEWS
Selasa, 29 Juli 2025

Kontroversi Larangan Retret PDIP: Wamenaker Sebut Megawati 'Pendendam'

Redaksi - Minggu, 23 Februari 2025 17:00 WIB
340 view
Kontroversi Larangan Retret PDIP: Wamenaker Sebut Megawati 'Pendendam'
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MAGELANG -Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, mengkritik keras Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait instruksinya yang melarang kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Menurut Noel, tindakan tersebut menunjukkan sikap pendendam dari Megawati, yang berpotensi menambah ketegangan politik di Indonesia.

Noel menyatakan bahwa keputusan tersebut akan mendapat reaksi keras dari rakyat, yang menurutnya bakal memberikan "sanksi seberat-beratnya" kepada Megawati. "Rakyat bakal menonton ini dan mereka akan memberikan sanksi. Tapi saya yakin Pak Prabowo tidak akan melakukan itu," ujar Noel.

Baca Juga:

Meski demikian, Noel menegaskan bahwa Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden, tidak akan terpengaruh oleh surat larangan dari Megawati tersebut. Dia juga mengatakan bahwa kepala daerah yang mematuhi larangan tersebut akan tercatat dalam sejarah sebagai pihak yang tunduk pada kekuasaan politik yang tidak sehat.

Sementara itu, Megawati mengeluarkan surat instruksi pada 20 Februari 2025 yang meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan mereka ke retret tersebut, mengingat dinamika politik yang terjadi setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK. Megawati menekankan pentingnya komunikasi dan kesiapan seluruh kader PDIP dalam menghadapi situasi politik tersebut.

Baca Juga:

Hingga hari ini, sejumlah 55 kepala daerah dari PDIP sudah berada di Magelang, meskipun mereka belum memasuki Akademi Militer (Akmil) untuk mengikuti rangkaian acara retret. Sebagian besar dari mereka tengah menunggu instruksi lebih lanjut terkait kegiatan tersebut. Komunikasi dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, sedang berlangsung untuk menentukan langkah selanjutnya.

(tb/a)

Editor
: Redaksi
Tags
komentar
beritaTerbaru