PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
BOGOR -Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa prajurit TNI yang ingin berpolitik atau terjun ke dunia pemerintahan harus mundur terlebih dahulu dari institusi militer. Pernyataan ini disampaikan SBY saat memberikan arahan kepada 38 Ketua DPD Partai Demokrat di kediamannya, Cikeas, Bogor, Minggu (23/2/2025).
SBY menjelaskan, saat dirinya berada di luar pemerintahan pada pertengahan tahun 2001, ia diangkat kembali setelah pembebasan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Keputusan tersebut diterimanya dengan ikhlas, yang kemudian memunculkan gagasan untuk mendirikan Partai Demokrat sebagai sarana perjuangan dalam demokrasi.
Mengenang masa-masa tersebut, SBY juga mengingatkan bahwa pada era reformasi, TNI aktif diharuskan untuk pensiun jika ingin memasuki dunia politik. Menurutnya, hal ini adalah bagian dari doktrin yang dikeluarkan pada saat reformasi ABRI, yang ia pimpin sebagai ketua tim reformasi.
"Dulu waktu saya masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis, itu salah satu doktrin yang kita keluarkan," ungkap SBY.
SBY menegaskan, mantan prajurit TNI yang kini berkiprah di dunia politik, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), harus mengikuti syarat yang sama, yakni mundur dari dunia militer terlebih dahulu sebelum berpolitik.
"Oleh karena itu Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik syaratnya harus mundur," tambahnya.
(dc/a)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL