Gugatan Ijazah Berlanjut, Dokter Tifa Paparkan Analisis Wajah Jokowi di Persidangan
SOLO Peneliti dan penulis Tifauzia Tyassuma kembali memaparkan hasil kajiannya dalam sidang gugatan ijazah melalui mekanisme citizen law
POLITIK
BOGOR -Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa prajurit TNI yang ingin berpolitik atau terjun ke dunia pemerintahan harus mundur terlebih dahulu dari institusi militer. Pernyataan ini disampaikan SBY saat memberikan arahan kepada 38 Ketua DPD Partai Demokrat di kediamannya, Cikeas, Bogor, Minggu (23/2/2025).
SBY menjelaskan, saat dirinya berada di luar pemerintahan pada pertengahan tahun 2001, ia diangkat kembali setelah pembebasan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Keputusan tersebut diterimanya dengan ikhlas, yang kemudian memunculkan gagasan untuk mendirikan Partai Demokrat sebagai sarana perjuangan dalam demokrasi.
Mengenang masa-masa tersebut, SBY juga mengingatkan bahwa pada era reformasi, TNI aktif diharuskan untuk pensiun jika ingin memasuki dunia politik. Menurutnya, hal ini adalah bagian dari doktrin yang dikeluarkan pada saat reformasi ABRI, yang ia pimpin sebagai ketua tim reformasi.
"Dulu waktu saya masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis, itu salah satu doktrin yang kita keluarkan," ungkap SBY.
SBY menegaskan, mantan prajurit TNI yang kini berkiprah di dunia politik, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), harus mengikuti syarat yang sama, yakni mundur dari dunia militer terlebih dahulu sebelum berpolitik.
"Oleh karena itu Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik syaratnya harus mundur," tambahnya.
(dc/a)
SOLO Peneliti dan penulis Tifauzia Tyassuma kembali memaparkan hasil kajiannya dalam sidang gugatan ijazah melalui mekanisme citizen law
POLITIK
PANDAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memanfaatkan momentum Ramadhan 1447 Hijriah untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat mel
EKONOMI
DELI SERDANG Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Deli Serdang memfokuskan program kerja 2026 pada empat pilar utama,
EKONOMI
JAKARTA Bareskrim Polri terus memburu dua bandar narkoba yang menyetorkan uang sebesar Rp2,8 miliar kepada eks Kapolres Bima Kota, AKBP
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya memperkuat integritas dan mutu pelayanan publik melalui diseminasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap praktik sistematis sejumlah perusahaan dalam menghindari kewajiban memba
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, atau akrab disapa Gus Yaqut, membeberkan pertimbangannya saat menetapkan pembagian ku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, menilai polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, seharusnya
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi penegak hukum, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II
NASIONAL
MALUKU Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) usai terbukti menganiaya seorang
HUKUM DAN KRIMINAL