Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) membacakan surat keputusan Kongres VI Partai Demokrat, yang menetapkan AHY sebagai Ketua Umum DPP untuk lima tahun ke depan. "Menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketum DPP Partai Demokrat masa bakti 2025-2030, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta tanggal 24 Februari 2025, pukul 20.20 WIB," ujar Ibas.
Selain itu, kongres ini juga memutuskan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan kembali menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk masa bakti 2025-2030. Keputusan tersebut dibacakan oleh Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron.
"Memutuskan, menetapkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat masa bakti 2025-2030," ujar Herman Khaeron, menambahkan bahwa masa jabatan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(dc/a)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
