KPK Bongkar Dugaan Suap Impor Barang, 20 Perusahaan Pengiriman Ikut Diperiksa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap terkait kegiatan impor barang di lingkungan Direktorat Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta melaporkan telah terjadi 356 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak awal 2025 hingga 26 Februari.
Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, untuk meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memastikan perlindungan bagi mereka yang mengalami kekerasan, termasuk anak-anak dengan disabilitas.
Dalam keterangannya, Miftah mengatakan, "Pada Januari hingga 26 Februari 2025, ada sebanyak 356 korban. Kami berupaya berkolaborasi untuk memperkuat perspektif penegak hukum dalam menangani kasus perempuan dan anak, termasuk disabilitas. Kami juga memastikan penerapan pasal yang tepat dalam proses penegakan hukum, serta penerapan alat bukti khusus dalam kasus kekerasan seksual."
Lebih lanjut, Dinas PPAPP juga menekankan pentingnya memberikan akses rehabilitasi psikososial kepada korban dan memanfaatkan teknologi dalam proses penegakan hukum untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus.
Miftah menambahkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan, untuk memastikan koordinasi yang lebih baik dalam penanganan kasus kekerasan yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat PPA Provinsi DKI Jakarta.
Selain penegakan hukum, Dinas PPAPP DKI Jakarta juga terus melakukan upaya pencegahan dengan menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, dan kampanye tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kampanye ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, orang tua, sekolah, serta lembaga masyarakat.
Tahun 2023, Dinas PPAPP DKI Jakarta mencatat 1.682 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, sementara pada 2024 jumlahnya meningkat menjadi 2.041 korban, dengan rincian 893 perempuan dewasa dan 1.148 anak-anak.
"Selain itu, kami akan terus menyebarkan informasi melalui berbagai saluran, seperti media sosial, videotron, poster, infografis, dan leaflet, untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak," ungkap Miftah.
Dengan terus meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, Dinas PPAPP DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan dan anak di ibu kota.
(dc/a)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap terkait kegiatan impor barang di lingkungan Direktorat Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengerahkan sebanyak 2.081 personel gabungan untuk mengamankan jalannya turnamen Piala AFF U19 2026 yang ber
OLAHRAGA
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke
POLITIK
Oleh Mohammad DawamPERINGATAN Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026 menjadi momentum yang tepat untuk merefleksikan implementasi
OPINI
Oleh KrisnaINDONESIA kerap disebut sebagai salah satu negara paling majemuk di dunia. Di antara ratusan kelompok etnis yang hidup di Nusant
OPINI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saou
NASIONAL
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan Pancasila tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di halaman Balai Kota Medan, Senin (1/6/2026).
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Pengurus Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Dr. Haposan P. Batubara, SH
NASIONAL
PAPUA Satuan Tugas Teritorial Komando Operasi TNI Habema menghadirkan kebahagiaan bagi anakanak Papua melalui kegiatan pendidikan dan p
NASIONAL