Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
Dalam hal ini, Plt Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Yudhi Pinem, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindak tegas penggunaan petasan yang dapat membahayakan serta mengganggu umat yang sedang beribadah.
"Kami melarang keras penggunaan petasan, karena selain dapat menyebabkan ledakan, petasan juga bisa mengganggu umat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kami juga akan melakukan razia untuk memantau peredaran petasan," jelas Kombes Yudhi.
Meski demikian, Yudhi menegaskan bahwa penggunaan kembang api masih diperbolehkan dengan mengikuti aturan yang berlaku.
"Untuk kembang api, penggunaannya tetap diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, petasan tetap dilarang," tambahnya.
Dengan langkah-langkah pengamanan yang sudah disiapkan, Polda Sumut berharap dapat menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat selama bulan Ramadan.
(tb/a)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL