Blending vs Oplos BBM: Apa yang Membuat Keduanya Berbeda?

JAKARTA -Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dioplos menjadi Pertamax oleh pejabat PT Pertamina Patra Niaga dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan tata kelola minyak dan produk kilang antara 2018 hingga 2023.

Kejagung menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini pada Senin, 24 Februari 2025.

Baca Juga:

• Kajati Sumut Kunker ke Kejari Dairi, Dorong Jajaran Berpacu Raih Predikat WBBM
• Mobil Minibus Berisi Puluhan Jerigen BBM Terbakar di Simpang RSUD Sidikalang, Dua Orang Luka Bakar

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa Pertalite berjenis RON 90 (setara Premium) yang seharusnya dijual dengan harga lebih murah, ternyata dicampur dengan Pertamax RON 92, dan dijual dengan harga yang lebih tinggi sesuai harga Pertamax.

Hal ini tentu menimbulkan keresahan di masyarakat.

Baca Juga:

• Gunungan Uang Rp11,8 Triliun Disita Kejagung, Jadi Bukti Salah Satu Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia
• Wilmar Klaim Rp11,8 Triliun sebagai Dana Jaminan, Kejagung Bantah: Disita!

Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah "oplos" dalam kasus ini? Para pakar mengungkapkan bahwa "oplos" dalam dunia industri bahan bakar, sebenarnya sama dengan istilah "blending" atau pencampuran bahan bakar, yang merupakan bagian dari proses produksi yang sah dan legal, asalkan sesuai dengan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan.

Tri Yuswidjajanto, pakar bahan bakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), menjelaskan bahwa blending atau oplos dalam dunia bahan bakar bermakna pencampuran BBM dengan komponen lain untuk menghasilkan BBM dengan nilai oktan yang lebih tinggi.

Sebagai contoh, Pertalite dengan RON 90 bisa dicampur dengan Pertamax RON 92 untuk menghasilkan BBM dengan kualitas yang lebih baik.

Proses blending ini dilakukan oleh Pertamina di kilang minyak, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi standar spesifikasi.

Namun, menurut Tri, Kejagung tampaknya keliru dalam menilai praktik blending ini.

Jika pencampuran dilakukan sesuai spesifikasi yang diatur, tindakan tersebut sah dan tidak bisa disebut sebagai tindakan ilegal atau korupsi.

Sebaliknya, yang benar-benar ilegal adalah apabila BBM jenis Pertalite yang sudah dioplos tersebut dijual dengan klaim sebagai Pertamax, yang memiliki standar yang berbeda.

Pakar ini juga menambahkan, istilah "oplos" sebenarnya membawa konotasi negatif, yang sering dikaitkan dengan praktik ilegal seperti mencampur minuman keras atau bahan berbahaya.

Oleh karena itu, penggunaan istilah ini dalam konteks permasalahan Pertalite yang dicampur dengan Pertamax menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Untuk menjaga transparansi dan memastikan tidak terjadi penyelewengan, Tri menyarankan agar pengawasan lebih ketat dilakukan oleh pihak yang berwenang, termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), untuk mengawasi distribusi dan penjualan BBM agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

(km/a)

Kajati Sumut Kunker ke Kejari Dairi, Dorong Jajaran Berpacu Raih Predikat WBBM

Mobil Minibus Berisi Puluhan Jerigen BBM Terbakar di Simpang RSUD Sidikalang, Dua Orang Luka Bakar

Gunungan Uang Rp11,8 Triliun Disita Kejagung, Jadi Bukti Salah Satu Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia

Wilmar Klaim Rp11,8 Triliun sebagai Dana Jaminan, Kejagung Bantah: Disita!

Pertamina Pastikan Stok BBM Aman di Tengah Konflik Iran-Israel, Sistem Pasokan Fleksibel Jadi Kunci

Kuasa Hukum Tom Lembong Protes Penyitaan Laptop dan iPad oleh Kejagung: Halangi Hak Membela Diri