JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan bahwa kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau Flexible Working Arrangement (FWA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai diterapkan pada 24 Maret 2025.
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, khususnya pada saat mudik Lebaran 2025.
Baca Juga:
AHY menjelaskan bahwa pemberlakuan WFA untuk ASN ini merupakan salah satu upaya strategis untuk mengurai kemacetan yang diperkirakan akan terjadi pada masa mudik Lebaran.
Kebijakan tersebut juga akan disesuaikan dengan jadwal libur sekolah untuk memastikan kelancaran pergerakan masyarakat.
Baca Juga:
"Kami berharap, kebijakan Work From Anywhere bisa diberlakukan pada 24 Maret mendatang. Ini juga sejalan dengan koordinasi yang sudah kami lakukan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)," ujar AHY di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dedy Purwagandhi juga mengusulkan penerapan WFA untuk ASN dan pegawai BUMN selama periode libur Lebaran 2025.
Menurut Dudy, kebijakan ini sangat diperlukan mengingat tingginya pergerakan masyarakat saat angkutan Lebaran, yang diperkirakan akan memicu kepadatan lalu lintas.
"Penerapan WFA bagi ASN dan BUMN diharapkan bisa menurunkan kepadatan arus lalu lintas menjelang Idul Fitri," kata Dedy.
Kebijakan WFA ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pengurangan kemacetan, sehingga masyarakat dapat mudik dengan lebih nyaman.
Pemerintah pun telah mempersiapkan berbagai strategi untuk menghadapi arus mudik, di antaranya dengan mengatur jadwal libur ASN dan pembatasan angkutan barang.
Sebagai informasi, cuti bersama dan libur nasional Hari Suci Nyepi jatuh pada 28-29 Maret 2025, sementara libur Idul Fitri 1446 Hijriah akan berlangsung pada 31 Maret dan 1 April 2025.
(tb/a)
BALIGE Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMA Negeri 2 Balige di bawah kepemimpinan Ibu Ani Sefriana Nadapdap, S.Pd., M.Si. S
Pendidikan
BINJAI Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, menyampaikan seruan tegas kepada para Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Binja
Pendidikan
MEDAN Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan penerbitan sertifikat tanah wakaf Masjid Jamik yang ber
Pemerintahan
MEDAN Sebanyak 86 narapidana (napi) di Sumatera Utara resmi mendapatkan amnesti dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Mere
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bersama Kepolisian Republik
Hukum dan Kriminal
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap praktik peredaran narkoba yang disamarkan dengan kedok kantor organisas
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Masyarakat Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengingatkan kembali Pemerintah
Pemerintahan
ACEH Sebanyak 74 narapidana (napi) yang tersebar di berbagai lembaga pemasyarakatan di Aceh dinyatakan bebas setelah menerima amnesti da
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri, Brigjen Pol. F.X. Surya Kumara, S.H., M.H., melakukan kunjungan
Nasional
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengimbau agar anakanak, khususnya siswa sekolah dasar, t
Pendidikan
