DPR: Halangi Fungsi Pengawasan Ombudsman Bisa Dipidana 2 Tahun dan Denda Rp1 Miliar
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) sekaligus menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI itu.
Bobby menanggapi dengan santai, mengaku tidak masalah dengan permintaan tersebut. "Ya udah mau gimana, permintaan orang ya silahkan-silahkan saja," ujar Bobby di Kantor Gubsu, Medan, Senin (3/3/2025).
Bobby mengungkapkan bahwa kritik dan masukan adalah hal yang wajar di negara demokrasi, dan setiap orang berhak menyampaikan pendapat mereka. "Namanya permintaan suara, masukan, kritik ya silahkan saja, kita diperbolehkan semua untuk melakukan itu," lanjut Bobby.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto, yang saat ini tengah menghadapi proses hukum atas kasus yang melibatkan PDI Perjuangan, meminta KPK untuk memeriksa keluarga Presiden Jokowi.
Permintaan tersebut disampaikan Hasto ketika dirinya hendak digiring ke mobil tahanan setelah ditahan KPK pada Kamis, 20 Februari 2025.
Hasto dalam pernyataannya menyampaikan bahwa dirinya tidak menyesal atas penahanannya dan siap menerima konsekuensinya dengan kepala tegak.
Ia juga menyatakan bahwa penahanannya bisa menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum secara adil tanpa terkecuali, termasuk memeriksa keluarga Presiden Jokowi.
"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi," ungkap Hasto saat itu.
Sejauh ini, pernyataan Hasto tersebut mendapat respons beragam, baik dari pihak-pihak yang mendukung maupun yang menentangnya.
Namun, Bobby Nasution tampaknya tidak terlalu terpengaruh dan mempersilakan siapapun untuk menyampaikan masukan atau kritik, apalagi dalam konteks hukum yang berlaku.
(dc/n14)
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
BINJAI Dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di lingkungan SMA Negeri 2 Binjai memasuki proses hukum. Orang tua korban, Aidil Syahp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kop
EKONOMI
MEDAN Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara mencatat peningkatan penghimpunan zakat dan infak pada triwulan III 2026. Hingga
PEMERINTAHAN
MEDAN Penanganan banjir menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Medan. Pembangunan drainase terus dilakukan di sejumlah kawasan yan
PEMERINTAHAN
KEPULAUAN RIAU Konferensi Internasional mengenai Selat Malaka yang pertama atau 1st International Conference on The Strait of Malacca (I
PEMERINTAHAN
BATU BARA Menurut informasi, kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Umum Simpang Sei BejangkarTanjung Tiram, tepatnya di sekita
PERISTIWA