JAKARTA -Industri di Indonesia sedang dilanda badai pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
Salah satu perusahaan yang terdampak adalah PT Sri Isman Rejeki (Sritex), yang terpaksa melakukan PHK terhadap lebih dari 10 ribu pekerjanya.
Selain itu, PT Sanken Indonesia dan PT Yamaha Music Indonesia juga ikut melaksanakan PHK akibat tekanan ekonomi global yang menggerus pasar dan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa meskipun beberapa industri mengalami kesulitan, PHK harus tetap menjadi langkah terakhir yang diambil perusahaan.
Yassierli berharap agar perusahaan yang terpaksa melakukan PHK dapat mempertimbangkan opsi lain yang lebih baik sebelum mengambil keputusan tersebut.
"Kami dari pemerintah kan tetap berharap ya PHK itu adalah langkah terakhir. Kami sedang berkomunikasi sebenarnya dengan Yamaha dan Sanken," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
