JAKARTA -Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, menyoroti maraknya praktik pemerasan yang dilakukan oleh influencer melalui review produk makanan dan skincare di media sosial.
Hal tersebut disampaikan Mufti dalam rapat kerja bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (3/3/2025).
Mufti menyatakan bahwa praktik tersebut meresahkan publik dan berpotensi merugikan para pengusaha dan konsumen.
Ia menilai kelengahan di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mengawasi aktivitas tersebut dapat disalahgunakan oleh influencer yang tidak bertanggung jawab.
"Hari ini sudah menjadi keresahan masyarakat karena adanya kelengahan Kementerian Perdagangan dalam melindungi konsumen kita. Celah ini dimanfaatkan oleh influencer untuk melakukan review produk skincare dan makanan dengan cara yang tidak baik," kata Mufti dalam rapat.
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
JAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
Olahraga
JAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
Nasional
MALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi
