Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempertimbangkan opsi relokasi warga terdampak banjir ke rumah susun (rusun) sebagai salah satu solusi dalam menanggulangi masalah banjir yang kerap melanda Ibu Kota.
Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengajak warga yang tinggal di daerah rawan banjir untuk pindah ke rusun yang telah disediakan oleh pemerintah.
"Saya selalu mensosialisasikan kesempatan ini. 'Ayo kita pindah ke rusun. Kalau mau pindah, yuk,'" ujar Rano saat ditemui di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/3/2025).
Bahkan, Rano selalu mengajak warga untuk pindah ke rusun setiap kali mengunjungi daerah terdampak banjir.
Politikus PDI-P ini juga sesekali melontarkan candaan kepada warga yang masih enggan direlokasi, memperingatkan mereka tentang risiko banjir yang terus berulang.
"Makanya saya tadi bercanda sama si Mak, 'Rusun aja dulu. Mau begini terus. Jangan ngeluh ya. Berarti tiap tahun kita ngebantuin begini, ngos-ngosan juga kan,'" ujar Rano dengan senyum.
Rano mencontohkan, Rusun Jagakarsa yang baru selesai dibangun, menawarkan sekitar 800 unit hunian dengan fasilitas lengkap, termasuk sarana olahraga. Bahkan, Rano mengklaim bahwa kualitas rusun tersebut setara dengan hunian di Singapura.
"Kita baru kelar nih rusun di Jagakarsa. Itu ada tiga tawaran, kalau dihitung mungkin 800 kamar, dan saya minta maaf, kualitasnya sama dengan Singapura.
Kalau mau pindah, yuk," ungkap Rano.
Namun, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, justru memiliki pandangan yang berbeda. Ia menilai perlunya kajian mendalam sebelum memutuskan relokasi warga ke rusun
. "Hari ini saya belum bicara relokasi. Saya kalau bicara relokasi kok ya kesannya ngarang-ngarang," ujar Pramono setelah meninjau kondisi pengungsi di GOR Otista, Jakarta Timur, pada Rabu (5/3/2025).
Pramono menyatakan bahwa ia ingin mempelajari lebih lanjut tentang opsi relokasi ini, karena keputusan tersebut harus saling menguntungkan baik bagi warga maupun pemerintah.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL