MTI Usul Transportasi Umum Gratis untuk Tekan Konsumsi BBM
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
JAKARTA -Kasus impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong semakin menarik perhatian setelah keterlibatan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) terungkap dengan sejumlah bukti yang mencurigakan. Koordinator Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI), Zulhelmi Tanjung, mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas keterlibatan perusahaan tersebut dalam kasus yang kini tengah menyeret Tom Lembong.
Zulhelmi menilai adanya indikasi kuat dugaan penyalahgunaan wewenang oleh beberapa pihak dalam PT PPI, termasuk mantan Direktur Sumber Daya Korporat PT PPI, Noer Fajrieansyah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun FSPI, Noer Fajrieansyah diduga memberikan persetujuan pembayaran biaya jasa distribusi gula dan penyediaan data pelanggan senilai Rp1,8 miliar kepada UD Mustika Transindo pada 13 April 2016. Padahal, pada 28 Maret 2016, jabatan Direktur Keuangan PT PPI sudah beralih ke Firmansyah Tanjung Satya, sesuai dengan SK Menteri BUMN Nomor SK-65/MBU/03/2016.
"Ini menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang harus segera diselidiki oleh aparat penegak hukum.
Tindakan tersebut jelas melanggar prosedur dan merugikan negara," ujar Zulhelmi dalam keterangannya , Rabu (5/3).
FSPI juga menyoroti dugaan transaksi pembelian gula senilai Rp89 miliar yang tidak sesuai prosedur yang berlaku.
Zulhelmi menegaskan bahwa praktik semacam ini sangat berpotensi merugikan negara dan mencoreng reputasi tata kelola keuangan PT PPI.
"Transaksi yang tidak transparan dan tidak sesuai prosedur ini bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Oleh karena itu, Kejaksaan Agung harus segera melakukan penyelidikan mendalam agar kebenaran bisa terungkap," tambahnya.
Zulhelmi menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan sangat penting untuk menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, khususnya di perusahaan BUMN yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.
Kejagung Telah Tetapkan Tersangka dan Periksa Sejumlah Saksi
Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan Charles Sitorus, yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI periode 2015-2016, sebagai tersangka dalam kasus ini.
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan minat investor global terhadap Indonesia masih terjaga kuat, terutama pada sekt
EKONOMI
MANOKWARI Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kampus II SMK Kehutanan Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi membuka rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tahun 2026 pada Rabu, 15 April 2026. Seleksi taha
NASIONAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan kinerja positif pada kuartal I 2026 dengan laba bersih mencapai Rp1,1 triliun.
EKONOMI
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menggeledah tiga lokasi terkait dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Sung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik pernyataan Wakil Presiden RI ke10 dan ke12 Jusuf Kalla
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Redi Mawardi alias Redi (39), terdakwa ka
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi program beasiswa pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi A
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat seka
PEMERINTAHAN