JAKARTA -Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan merupakan hak bagi seluruh pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan masa kerja tertentu.
Salah satu pertanyaan yang kerap muncul menjelang Lebaran adalah, apakah pekerja yang sedang menjalani cuti melahirkan tetap berhak menerima THR? Berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pekerja yang cuti melahirkan tetap berhak menerima THR.
Menurut peraturan yang berlaku, istirahat melahirkan merupakan hak pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Baca Juga:
Dengan demikian, meskipun pekerja tersebut tidak aktif bekerja karena menjalani cuti melahirkan, hak mereka untuk mendapatkan THR tidak akan terpengaruh, asalkan mereka telah memenuhi syarat masa kerja minimal 1 bulan secara terus menerus.
"Berdasarkan ketentuan dalam peraturan, ketidakhadiran karena cuti melahirkan tidak mengurangi atau meniadakan hak pekerja untuk menerima THR," ujar perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pernyataan tertulis.
Baca Juga:
Sebagai pengingat, pemerintah telah menetapkan sanksi bagi perusahaan yang terlambat atau bahkan tidak membayar THR. Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, sanksi untuk keterlambatan pembayaran THR adalah denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar.
Denda ini nantinya akan dikelola untuk kesejahteraan pekerja.
Sementara itu, perusahaan yang tidak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif yang meliputi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan.
Menurut PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, berikut adalah kategori pekerja yang berhak menerima THR keagamaan:
Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yang sudah memiliki masa kerja minimal satu bulan terus-menerus.
Pekerja yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut jika perusahaan lama belum membayar THR.
Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan hak pekerja untuk mendapatkan THR dapat terlindungi dan tidak ada lagi kebingungan terkait masalah tersebut.
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mencatat sejarah baru dalam pemberantasan korupsi nasional dengan mengumumkan penyita
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana, didakwa melakukan korupsi dengan merugikan keuangan nega
Hukum dan Kriminal
TAPUT Delegasi dari Pemerintah Belanda mengawali kunjungan misi ekonomi dan perdagangannya di kawasan Danau Toba dengan mengunjungi Kabup
Pemerintahan
JAKARTA Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, dijatuhi vonis 16 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakar
Hukum dan Kriminal
deli serdang Tim Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Deli Serdang menyerahkan hasil temuan lapa
Pemerintahan
JAWA BARAT Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada hari ini sekitar pukul 15.24 WIB. Berdasarkan i
Peristiwa
MEDAN Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Sumatera Utara (Sumut) kembali mengalami penurunan pekan ini. Berdasarkan data dari Din
Ekonomi
PENULISDR Usman Lam ReungPresiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan bahwa empat pulau yaitu Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Panj
Opini
SEOUL Setelah berjuang selama hampir delapan bulan, Jennie BLACKPINK akhirnya menang dalam gugatan hukum terhadap seorang pria yang mengaku
Entertainment
MUARO JAMBI Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke79, Polsek Sungai Bahar menggelar kegiatan Bhakti Sosial Religi y
Nasional
