Bintang Emon Serukan Penolakan terhadap RUU TNI, Sebut Sebagai Kemunduran Demokrasi

JAKARTA -Komika Bintang Emon menegaskan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tengah dibahas di DPR.

Dalam unggahan di akun Instagram-nya, Bintang Emon menyatakan bahwa RUU TNI adalah langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.

Menurut Bintang Emon, segala instansi yang memiliki akses terhadap senjata dan kekerasan, seperti TNI dan Polri, seharusnya tetap berfungsi sebagai alat negara, bukan mengurus jabatan sipil.

"Apapun yang memiliki akses terhadap senjata dan kekerasan seperti TNI dan Polri harusnya tetap dalam fungsi alat saja," tulis Bintang Emon dalam unggahannya, pada Minggu (16/3/2025).

Ia menambahkan, "Karena kalau sampai mengurusi jabatan sipil, maka intimidasi bukanlah hal yang tidak mungkin."

Bintang Emon juga merasa bahwa keterlibatan TNI dalam lembaga kementerian dan jabatan sipil justru akan mengganggu efektivitas pemerintahan.

Oleh karena itu, ia menyerukan kepada masyarakat untuk bersama-sama menolak RUU TNI.

"Saya Bintang Emon mengajak untuk menolak RUU TNI," ujarnya dalam postingan yang telah mendapat banyak perhatian publik.

Rapat konsinyering Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta pada Sabtu dan Minggu, 14-15 Maret 2025, turut menjadi sorotan.

Acara yang membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini dilakukan secara tertutup di dua ruangan rapat hotel bintang lima tersebut.

Kritik utama terhadap RUU TNI ini berfokus pada potensi kembalinya dwifungsi TNI, yang dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara TNI dan lembaga sipil.

Selain itu, ada kekhawatiran akan kurangnya transparansi dalam proses pembahasan undang-undang tersebut yang dapat berisiko mengurangi profesionalisme militer.

Sebagai tambahan, Bintang Emon sebelumnya juga melontarkan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, seperti rencana kenaikan PPN 12 persen, serta menyarankan pejabat negara untuk menandatangani surat kontrak kerja yang bisa digugat jika melanggar.

(km/n14)